Moeldoko ajak masyarakat adat IKN tingkatkan kemampuan dan kompetensi

Pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat adat dan sekitar, tetapi justru mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara (IKN) mempersiapkan diri menyambut berbagai peluang dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan.

"Ke depan banyak peluang baru. Ikuti berbagai sertifikasi ketenagakerjaan dan ciptakan produk-produk yang dibutuhkan warga di IKN nantinya. Jadi, mulai sekarang siapkan diri baik-baik," kata Moeldoko usai bertemu tokoh masyarakat adat dari Dayak Paser, Balik, dan Banjar, di Kalimantan Timur, Jumat, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

Moeldoko menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya kepindahan secara fisik, melainkan juga untuk mewujudkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris, adil, merata, dan menciptakan budaya kerja yang sama sekali baru.

KSP meyakini pembangunan dan pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan daerah penyangga tanpa meninggalkan masyarakat adat.

"Jelas Pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat adat dan sekitar, tetapi justru mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN," tegasnya.

Terkait dengan persoalan tanah, Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah sudah memiliki sistem dan tata cara pengadaan tanah melalui appraisal independen dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Soal harga tanah bukan ranah kewenangan dirjen di satu kementerian. Yang jelas Pemerintah sudah memiliki cara untuk pengadaan tanah agar bisa selesai dengan cepat, adil, dan sesuai dengan aturan," kata Moeldoko.

Dalam pertemuan di rumah Bupati Penajam Paser Utara, tokoh masyarakat adat mengemukakan sejumlah isu, di antaranya penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan generasi muda, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN, dan besaran ganti rugi tanah yang masih polemik.

Selain tokoh masyarakat adat, pertemuan yang berlangsung 1 jam itu juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Penajam Paser Utara serta perwakilan dari Otorita IKN dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalimantan Timur.