Pemprov DKI-BPS sinkronkan data kemiskinan

DKI sudah mengirimkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada Desember

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyinkronkan data terkait sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan di Ibu Kota untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.

"DKI sudah mengirimkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada Desember dan menyinkronkan kebijakan dari data yang kami kirim," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan data yang dikirim kepada BPS untuk disinkronisasi itu data sesuai nama dan alamat di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, data Carik Jakarta yakni data keluarga secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan.

Selain itu, juga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Heru menambahkan selain tiga data itu ditambah juga dengan data warga penerima bantuan sosial yang rutin digelontorkan Pemprov DKI di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Sehingga BPS bisa juga melihat, mempertimbangkan, ini warga kalau sudah dibantu terus menerus, ada KJP ada KJS, ada sembako. Diharapkan dia kelasnya tidak miskin ekstrem karena sudah dibantu pemda dan juga Kemensos. Maka diharapkan bisa naik statusnya," ucap Heru.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan pihaknya sudah melakukan pendataan Regsosek pada 2022 yang mencakup data seluruh keluarga di Tanah Air yang meliputi kemampuan keluarga secara sosial dan ekonomi.

Saat ini, lanjut dia, Regsosek itu masih diolah dengan capaian baru sekitar 50 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2023.

Setelah data Regsosek itu selesai diolah, pihaknya akan menyinkronkan data dari Pemprov DKI di antaranya DTKS, Carik Jakarta hingga P3KE.

Nantinya, akan ada data dengan hasil terbaru yang lebih akurat sehingga memudahkan Pemprov DKI menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran berdasarkan data hasil sinkronisasi itu.

"Ke depan saya rasa apapun yang diharapkan Pak Gubernur dengan program-programnya akan lebih tepat sasaran karena datanya sudah disinkronisasi dari berbagai sudut pandang," ucapnya.

Sebelumnya, BPS DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 0,89 persen dari sekitar 10,7 juta jiwa penduduk DKI Jakarta atau sekitar 95.668 jiwa penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem di Ibu Kota per Maret 2022.

Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menjelaskan angka itu naik 0,29 persen dibandingkan Maret 2021 yang mencapai sekitar 95.391 jiwa.

"Kemiskinan ekstrem di Jakarta naik dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen atau meningkat 0,29 persen," katanya.

Mencermati data itu, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengerahkan petugas lintas sektor untuk melakukan validasi data kemiskinan ekstrem di Jakarta guna mendapatkan data lebih akurat sehingga intervensi bisa dipercepat.

Hal itu karena Pemprov DKI mengucurkan sebanyak 17 jenis bantuan sosial (bansos) untuk mencegah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, makanan tambahan bergizi, bantuan transportasi, program keluarga harapan, program anak sekolah, hingga bantuan internet gratis.