Indonesia harus sigap atasi krisis pangan akibat perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Perubahan iklim yang terjadi dapat menciptakan krisis pangan yang berdampak pada ketersediaan pangan bagi masyarakat akibat hasil panen menurun hingga gagal tanam.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001) Alexander Sonny Keraf mengatakan Indonesia harus sigap mengatasi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dengan mendorong lembaga jasa keuangan untuk gencar membiayai kegiatan produksi pangan lokal.

"Perubahan iklim semakin menghantam pasokan pangan. Kenapa? Gagal pangan karena pembuahan tanaman pangan menjadi tidak maksimal dan juga gagal tanam karena petani tidak bisa lagi secara presisi memprediksi musim hujan untuk mereka siapkan musim tanam," kata Sonny dalam sebuah diskusi bertajuk tantangan keuangan berkelanjutan di Restoran Kaum, Jakarta Pusat, Rabu.

"Lembaga jasa keuangan harus lebih gencar membiayai dan mendukung aktivitas produksi pangan lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," ujarnya.

Sonny menuturkan letak astronomis dan geografis Indonesia sebetulnya telah memberikan keuntungan bagi negara ini dalam bidang pertanian dan kelautan karena menghasilkan diversifikasi pangan yang baik untuk penduduknya.

Akan tetapi, dukungan pembiayaan yang kurang optimal dari lembaga jasa keuangan membuat para petani dan nelayan cenderung meninggalkan profesi mereka sebagai produsen pangan. Hal ini lantas menjadikan Indonesia sebagai negara importir pangan.

"Kedaulatan pangan yang harus kita kejar, bukan ketahanan pangan," katanya.

Sonny menjelaskan ketahanan pangan hanya menjamin pasokan pangan di dalam negeri tersedia tanpa peduli sumber pangan itu dari mana. Asalkan pangan aman dan terpenuhi, maka ketahanan pangan itu sudah tercipta.

Namun, kedaulatan pangan justru menjadikan keamanan pasokan dan suplai kebutuhan pangan dalam negeri bersumber dari pangan lokal lantaran mengandalkan para petani, peternak, dan nelayan lokal untuk memasok pangan.

"Kita tidak akan krisis pangan karena sumber kita sangat banyak dengan syarat diversifikasi pangan lokal. Indonesia ini negara tropis, sehingga kedaulatan pangan harus bisa diwujudkan oleh pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan data Global Food Safety Initiative (GFSI) tahun 2022, peringkat ketahanan pangan Indonesia berada pada angka 60,2 poin yang lantas membuat Indonesia menduduki peringkat 63 dari 113 negara di seluruh dunia.

Apabila dibandingkan laporan tahun 2021, Indonesia menduduki skor 59,2 poin dan berada pada peringkat 69 dalam hal peringkat ketahanan pangan global.

Kenaikan skor Indonesia tersebut didorong oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, hingga pengembangan pertanian modern.*