Pemimpin anti China di Kepulauan Solomon dilengserkan

Wellington (ANTARA) - Pemimpin Malaita, Kepulauan Solomon, dilengserkan dari posisinya setelah kubu oposisi menguasai mayoritas suara parlemen di provinsi terpadat itu.

Daniel Suidani, politisi yang kerap mengkritik hubungan negara itu dengan China, kalah dalam mosi tidak percaya dan harus melepas jabatannya sebagai kepala pemerintahan provinsi Malaita.

Celsus Talifilu, penasihat Suidani, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pemerintah Malaita yang baru akan mendukung sikap pemerintah federal yang pro China.

"Jika pemerintah baru dibentuk di Malaita, kami memprediksi hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membuat semacam pernyataan umum yang mengakui China," kata Talifilu.

Legalitas mosi tidak percaya tetap harus diputuskan oleh pengadilan, tambahnya.

Suidani telah lama mengkritik hubungan Kepulauan Solomon-China yang semakin erat. Dia terang-terangan menentang peralihan pengakuan negara itu dari Taiwan ke China pada 2019.

Dia melarang perusahaan China beroperasi di provinsi Malaita dan menerima bantuan pembangunan dari Amerika Serikat. Dia bahkan menjalani perawatan medis di Taiwan.

Tindakannya itu telah memicu konflik dengan pemerintah pusat, apalagi setelah Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan China tahun lalu.

Seorang juru bicara pemerintah di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, mengatakan bahwa setelah pemungutan suara mosi tidak percaya itu pada Selasa, mereka yang menentang Suidani, sedang berunding untuk mengusulkan pemimpin baru.

"Setelah mereka melakukan finalisasi pencalonan, maka ketua (parlemen) akan mengadakan pertemuan lagi, yang mungkin akan dilakukan Jumat ini, sehingga pemungutan suara untuk pemimpin baru akan dilanjutkan," katanya.

Suidani ditendang dari jabatannya setelah kalah telak dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, yang diboikot oleh dia dan pendukungnya.

Mereka melakukan boikot karena menunggu keputusan pengadilan atas petisi untuk menunda pemungutan suara itu, kata Talifilu.

Pengadilan menolak petisi tersebut, tetapi tindakan hukum lainnya sedang diproses.

Dia menambahkan, para pendukung Suidani telah pulang setelah berunjuk rasa yang diwarnai penambakan gas air mata oleh polisi.

Talifilu mengatakan personel polisi tambahan telah dikirim ke Malaita untuk menjaga hukum dan ketertiban selama masa transisi kepemimpinan.

Sumber: Reuters