Pemda diminta laporkan kebutuhan alat pendukung upaya deteksi stunting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) melaporkan kebutuhan alat pendukung pengukuran pertumbuhan anak dalam upaya deteksi dini stunting di wilayah masing-masing.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, dia menyampaikan bahwa saat ini masih banyak posyandu yang belum punya alat antropometri untuk mengukur secara akurat indikator status gizi dan pertumbuhan anak seperti berat badan, panjang badan, indeks massa tubuh, dan lingkar kepala.

"Ini masih banyak yang belum (punya). Itu kan di tiap posyandu (harus punya), makanya ini saya minta setiap bupati ketika rapat (menyampaikan) butuh berapa," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan alat USG dan antropometri di seluruh fasilitas layanan kesehatan, termasuk puskesmas dan posyandu, guna mendukung upaya deteksi dini stunting.

Ia mengatakan, penyediaan alat USG di puskesmas sangat penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran pertumbuhan janin.

"Kalau kondisi janin tidak baik, masih berada dalam kandungan, itu lebih mudah intervensinya. Kalau sudah lahir malah merepotkan. Karena itu, diupayakan penanganan ketika masih di dalam kandungan itu betul-betul, dan salah satu alat (untuk) mendeteksi ya USG," katanya.

Muhadjir juga mengingatkan para kepala daerah untuk mengajukan permintaan dana alokasi khusus (DAK) ke pemerintah pusat jika anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan stunting.

Dia optimistis target percepatan penurunan prevalensi stunting dapat dicapai dengan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada balita di Indonesia sudah turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Pemerintah menargetkan angka kasus stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata tinggi anak seusia.

Upaya pencegahan stunting dilakukan mulai dari masa sebelum menikah.

Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri dengan membagikan tablet tambah darah. Pembagian tablet tambah darah ditujukan untuk menurunkan risiko remaja putri mengalami anemia, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit serta menghadirkan risiko melahirkan bayi dengan masalah gizi.

Selain itu, pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dengan membagikan tablet tambah darah dan makanan tambahan serta mengupayakan ibu hamil menjalani pemeriksaan minimal enam kali semasa hamil supaya pertumbuhan janinnya terpantau dengan baik.

Upaya pemenuhan kebutuhan gizi juga dilakukan pada anak balita. Pemerintah mengupayakan kebutuhan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak terpenuhi supaya pertumbuhan anak bisa optimal sesuai dengan usianya.

Di samping itu, pemerintah mengupayakan pengukuran rutin indikator status gizi dan pertumbuhan anak di puskesmas maupun posyandu supaya kasus stunting bisa dideteksi dan ditangani sedini mungkin.