Kemendikbudristek: 151 ribu satuan implementasikan Kurikulum Merdeka

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan hingga akhir tahun 2022 sebanyak 151 ribu satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, pada 2023 pendaftaran Kurikulum Merdeka lebih praktis karena dapat melalui Platform Merdeka Mengajar mulai 6 Februari sampai 31 Maret 2023.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal. Serentak bergerak untuk wujudkan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama Kurikulum Merdeka,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Anindito mengatakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel melalui Kurikulum Merdeka dapat disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki termasuk terhadap visi misi sekolah serta dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik dalam menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan.

Ia mengatakan, terdapat tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi Kurikulum Merdeka, yakni menerapkan beberapa bagian Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka juga dapat dilakukan dengan perangkat ajar yang telah disiapkan maupun dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

"Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan berdasarkan kesiapan masing-masing," katanya.

Pilihan pertama adalah Mandiri Belajar yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

Pilihan kedua adalah Mandiri Berubah yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

Pilihan ketiga adalah Mandiri Berbagi yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

“Untuk pilihan ketiga satuan pendidikan juga harus berkomitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain,” kata Anindito.

Salah satu pendidik yang memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya adalah guru matematika di SMPN 2 Karang Pucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Yoki Iskandar.

Sejak menggunakan Platform Merdeka Mengajar, Yoki lebih memahami kebijakan Kurikulum Merdeka sehingga memudahkannya untuk berpartisipasi sebagai Guru Penggerak.

“Hal itu membuat banyak perubahan pada saya sebagai guru matematika salah satunya dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid,” katanya.