Komisi X DPR soroti perbaikan sistem seleksi mandiri di PTN

Diperlukan penguatan terkait kemampuan perguruan tinggi terutama dalam mencetak SDM berpengetahuan, terampil, dan berkarakter, yang dimulai dari proses seleksi calon mahasiswanya

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI menyoroti perbaikan sistem seleksi mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menjamin rasa keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, guna menjaring calon mahasiswa memiliki kemampuan sesuai standar akademik yang ditentukan.

"Diperlukan penguatan terkait kemampuan perguruan tinggi terutama dalam mencetak SDM berpengetahuan, terampil, dan berkarakter, yang dimulai dari proses seleksi calon mahasiswanya," kata Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.

Ia mengatakan perguruan tinggi masih menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing, dan tata kelola, untuk mendapatkan output yang maksimal.

Untuk itulah, lanjut dia, Komisi X yang salah satu fungsinya bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi mendorong perguruan tinggi terus berbenah baik negeri maupun swasta.

"Kami terus menyerap aspirasi guna memperbaiki sistem pendidikan tinggi yang dirasa perlu penguatan di berbagai sisinya, termasuk peningkatan kesejahteraan untuk para dosen," kata Soduk Mudjahid.

Sementara Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad Alim Bachri mengatakan perlu adanya kebijakan yang mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi agar memiliki daya saing.

"Perguruan tinggi harus bisa lebih produktif, termasuk misalnya pengelolaan berbasis pada kepentingan lokal," ujarnya.

Dia menyebut ULM sebagai universitas tertua di Kalimantan yang berada Kalimantan Selatan, wilayah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, memiliki peran besar dalam menyiapkan kebutuhan SDM untuk pembangunan IKN.

"Jadi peran penyangga IKN ini bisa dikuatkan dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi di Kalimantan Selatan," katanya.