“Empat strategi ini untuk memperkuat dan memperluas praktik keterbukaan di berbagai tingkatan pemerintah,” ucapnya dalam acara peringatan satu dasawarsa pelaksanaan gerakan keterbukaan pemerintah melalui Open Goverment Indonesia (OGI) sekaligus peluncuran Rencana Aksi Nasional OGI VII di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Strategi pertama adalah mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nilai-nilai tersebut mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas.
Langkah implementasi itu dituang ke dalam berbagai program dan aksi yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan.
Melalui OGI, lanjut dia, pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang bersama untuk mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam proses pembangunan ke dalam komitmen yang berdampak.
Misalnya, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai kanal pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui rencana aksi nasional pada OGI I pada tahun 2011 yang kemudian diakselerasi menjadi program nasional.
Selain itu, tata kelola data dan informasi merupakan salah satu prioritas yang secara konsisten diperjuangkan oleh OGI. Prioritas ini terwujud dalam Satu Peta, yakni komitmen yang diusulkan oleh OGI pada tahun 2011 dan Satu Data Indonesia pada tahun 2016.
“Kini, Satu Peta dan Satu Data Indonesia telah menjadi kebijakan nasional yang mendorong implementasi evidence based policy di setiap siklus pembangunan,” ujar Suharso.
Strategi kedua ialah memperkuat kerja sama antara aktor pemerintah dan non pemerintah dengan mengedepankan prinsip ko-kreasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
Selanjutnya ialah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah, meliputi kerangka regulasi dan kelembagaan yang solid, kepemimpinan yang terbuka dan konstruktif, sumber daya yang mencukupi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Untuk strategi terakhir yaitu linkage dan integrasi antara aksi keterbukaan pemerintah dengan komitmen pemerintah lainnya, seperti komitmen prioritas nasional dalam dokumen perencanaan komitmen pencegahan korupsi maupun komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Berbagai strategi tersebut dinilai menjadi krusial untuk menyamakan langkah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan.
“Kami berharap peringatan satu dasawarsa OGI ini dapat menjadi momentum untuk menengok ke belakang, merefleksikan berbagai capaian yang telah sama-sama kita lalui, serta melihat jauh ke depan, menyusun langkah untuk memperkuat inisiatif dan praktik keterbukaan pemerintah,” ungkap Menteri Bappenas.
Dia mengharapkan adanya kolaborasi antar para pemangku kepentingan dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, swasta, akademisi, filantropi, serta masyarakat luas guna bahu membahu membangun Indonesia menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, satu dasawarsa OGI dan peluncuran Rencana Aksi Nasional OGI ke-VII, saya nyatakan kita mulai,” katanya.
Baca juga: Indonesia butuh 22 tahun untuk sandang gelar "high income country"
Baca juga: Pemerintah tegaskan tekad untuk tingkatkan kesadaran tentang SDGs
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
