Presiden Ekuador terima kekalahan dalam referendum ekstradisi

Quito (ANTARA) - Presiden Ekuador Guillermo Lasso pada Senin (6/2) menerima kekalahan dalam referendum untuk mengizinkan ekstradisi terhadap kejahatan terorganisasi, tetapi menegaskan bahwa dia akan terus memerangi pengedaran narkoba dan memperbaiki keadaan sosial.

Hasil pemungutan suara pada Minggu memperburuk kondisi politik Lasso, yang telah berjuang untuk mengatasi ketidakamanan yang meningkat, unjuk rasa oleh kelompok penduduk asli yang merugikan perekonomian, dan meluasnya kekerasan di penjara.

Referendum ekstradisi terhadap kejahatan terorganisasi, salah satu dari delapan rencana reformasi yang harus diambil suaranya, akan mengizinkan tersangka warga Ekuador untuk dikirim ke luar negeri dan diadili atas tuduhan antara lain terkait narkoba dan senjata api.

Presiden Lasso mengusulkan perubahan itu sebagai upaya untuk mengurangi kasus kriminal yang menurut pemerintahannya, dipicu oleh perdagangan narkotika transnasional.

Meskipun praktik itu merupakan hal baru bagi Ekuador, negara-negara Amerika Latin lain, seperti Kolombia dan Meksiko, sering kali menyetujui permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Tetapi, hasil pemungutan suara pada Minggu menunjukkan 51,45 persen suara menentang langkah tersebut, setelah lebih dari 96 persen isi kotak suara telah dihitung, kata otoritas pemilihan umum negara itu.

"Saya menerima bahwa mayoritas suara tidak setuju bahwa masalah (kejahatan) ini akan dapat diselesaikan dengan langkah yang disiapkan dalam pertimbangan referendum," kata Lasso dalam pidato yang disiarkan televisi.

"Tetapi saya percaya bahwa kita orang Ekuador harus memiliki perdebatan yang luas dan serius, tanpa dogma atau ideologi, (tapi) tentang bagaimana menghadapi ancaman pengedaran narkoba dan hubungannya dengan bidang-bidang politik saat ini," jelasnya.

Lasso juga mendorong semua bidang politik untuk meninggalkan pertikaian demi mencapai kesepakatan besar yang bermanfaat bagi negara.

Usulan reformasi lain untuk memperluas kekuasaan Jaksa Agung dalam memilih jaksa juga gagal, dengan penolakan dari 56,61 persen suara.

Sebanyak 53 persen suara juga menolak usulan pengurangan jumlah legislator di majelis dari 137 menjadi 100 orang.

Lasso, yang popularitasnya hanya sekitar 20 persen, telah beberapa kali berselisih dengan DPR yang dikendalikan oposisi, di mana beberapa anggota parlemen mencoba menggulingkannya selama demonstrasi yang melanda Ekuador tahun lalu.

Sumber: Reuters