BPK RI audit pengelolaan keuangan di Polda Bali

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengaudit sistem pengelolaan keuangan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna meningkatkan kualitas perencanaan dan laporan keuangan.

Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra di Denpasar, Bali, Senin mengatakan kedatangan Tim BPK RI ke Polda Bali selain terjalin kemitraan yang baik, juga kegiatan audit tersebut semakin menunjang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Polda Bali menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

"Kunjungan pimpinan beserta tim BPK RI dan Irwasum Polri ke Polda Bali merupakan momen yang perlu dimanfaatkan dengan baik bagi kasatker (kepala satuan kerja) dan kasatwil (kepala satuan wilayah) di wilayah hukum Polda Bali, karena dapat menerima ilmu dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik," kata Putu Jayan.

Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, menyambut kedatangan Pimpinan I BPK RI Nyoman Adi Suryadnyana, beserta tim BPK RI di Gedung Rupatama Polda Bali dalam rangka taklimat awal Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2022.

Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan sebagai mitra, Polda Bali aktif berkonsultasi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai target dan tidak menyalahi aturan yang ada.

"Saya berpesan kepada Kapolda Bali dan para kasatker dan kasatwil yang berada di wilayah hukum Polda Bali agar memanfaatkan momentum pemeriksaan oleh BPK RI sebagai sarana berkonsultasi dan memperoleh bimbingan dari tim pemeriksa BPK RI," ujarnya.

Sementara itu Pimpinan I BPK RI Nyoman Adi Suryadnyana meminta komitmen Kapolda Bali dan satuan kerjanya agar dapat memberikan data yang jelas terkait pelaksanaan laporan keuangan.

Dia juga berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif.

"Kami berharap adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan yang seluas-luasnya," ujarnya..

Selain itu, dia juga meminta serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan tersebut.