PM Prancis akan longgarkan reformasi pensiun demi dukungan konservatif

Paris (ANTARA) - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pada Minggu mengusulkan pelonggaran reformasi kebijakan pensiun, yaitu dengan mengizinkan orang yang mulai bekerja lebih awal dapat pensiun lebih awal, demi memenangkan dukungan pihak konservatif di parlemen.

Pemerintah Presiden Emmanuel Macron ingin meningkatkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun dan memperpanjang masa pekerja harus membayar iuran.

Pandangan itu merupakan bagian dari reformasi pensiun dan dianggap perlu dilakukan agar sistem tersebut bebas dari utang dalam tahun-tahun mendatang.

Sejak partai Macron, Renaissance, kehilangan suara terbanyak mutlak atau mayoritas absolut tahun lalu, pemerintah membutuhkan dukungan suara dari Partai konservatif Les Republicains (Partai Republik) untuk dapat mengesahkan rencana reformasi itu, yang tidak populer, di parlemen.

Menurut rencana reformasi kebijakan pensiun tersebut, pekerja yang sudah mulai bekerja sebelum usia 20 tahun akan diizinkan untuk pensiun lebih awal.

Namun, PM Borne mengatakan dia terbuka mendengar saran dari pihak konservatif yang menurutnya akan menguntungkan lebih banyak pekerja.

"Kami akan bergerak dengan memperluas alat ukur untuk karir jangka panjang, dan juga untuk mereka yang mulai bekerja pada usia 20 dan 21 tahun, mereka akan dapat pensiun pada usia 63 tahun," kata Borne dalam wawancara dengan koran Le Journal du Dimanche.

Anggota parlemen Pierre-Henri Dumont, yang juga merupakan juru bicara Partai Les Republicains di majelis redah, mengatakan kepada radio Franceinfo bahwa rencana reformasi pensiun itu tidak cukup berpengaruh untuk memenangkan dukungan anggota partainya.

Borne mengatakan langkah itu akan berdampak pada 30 ribu orang dan memerlukan biaya hingga satu miliar euro (Rp16 triliun) per tahun, yang berarti sumber pembiayaan perlu dicari.

Dumont berkomentar bahwa perubahan alternatif untuk rencana itu, yang diusulkan partainya, akan menguntungkan ratusan ribu orang per tahun.

Pemerintahan PM Borne telah menghadapi dua hari aksi pemogokan di seluruh negeri, sejak pihaknya mengumumkan rencana reformasi itu pada 10 Januari. Serikat-serikat pekerja merencanakan aksi mogok lagi pada Selasa (7/2).

Sumber: Reuters