Pemkab Luwu Utara tanam 5.000 mangrove di wilayah pesisir

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara, Sulawesi Selatan melakukan penanaman mangrove sebanyak 5.000 pohon di wilayah pesisir.

Penanaman tersebut yang dipimpin langsung Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, menjadi pertanda dimulainya penanaman mangrove di Luwu Utara serentak se- Indonesia kerja sama Pemda dan TNI-AD.

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Luwu Utara drh Adriyani Ismail, dalam keterangan yang diterima di Makassar, Minggu, mengatakan 5.000 mangrove ditanam di sepanjang 300 hektare pesisir Luwu Utara mulai 4 hingga 25 Februari 2023.

"Dalam praktiknya akan disesuaikan dengan skema penanaman karena mangrove ini butuh perlakuan khusus. Tidak bisa ditanam sekaligus sebab diperlukan teknik atau cara khusus agar efektif dan efisien," kata Adriyani.

Sementara itu, Bupati Lutra Indah yang hadir didampingi suami yang juga Anggota DPR RI Muhammad Fauzi ini mengapresiasi gerakan penanaman mangrove serentak yang juga melibatkan KPH Kalaena dan Baliase untuk melakukan pendampingan.

"Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui gerakan ini. Untuk itu atas nama Pemda, kami mengapresiasi TNI-AD bersama KPH Kalaena dan Baliase dalam melakukan pendampingan sehingga hasilnya nanti sesuai yang kita harapkan. Bukan berapa banyak mangrove yang kita tanam tapi memastikan betul-betul hidup, berhasil, dan berdaya guna," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dari data yang ada luas mangrove di Sulsel sekira 45 ribu hektare. Khusus untuk Lutra sekira 11 ribu, kondisi yang baik hanya di kisaran 2.270 ribu hektare, kondisi sedang 1.110 hektare, dan kondisi yang rusak 7.771 hektare.

"Keberadaan mangrove menjadi sangat penting, baik dari sisi ekologi maupun ekonomisnya. Batang dan akarnya kokoh untuk menahan air laut sehingga tidak terjadi abrasi. Juga untuk menjaga biota laut kita. Di Poreang kita juga sudah mulai dengan menjadikan desa wisata. Untuk itu menjadi kewajiban kita memastikan bahwa hutan mangrove betul-betul terjaga," pinta Indah.

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini pun meminta dinas terkait bersama Pemerintah Desa untuk menggagas Peraturan Desa dalam mengembalikan dan menjaga kelestarian mangrove khususnya di wilayah pesisir.

"Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pecinta alam dan pemerhati lingkungan yang turut mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan. Ini harus kita optimalkan agar tidak sekadar menjadi gerakan basa-basi," ujarnya.

"Mari menjadi pelopor dan panutan, sebab peningkatan kesadaran masyarakat harus terus kita edukasi. Kita berharap dengan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, masyarakat akan merasakan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan," sambung bupati yang karib disapa IDP ini.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023