Angkanya cukup tinggi dan mengenai penjelasan dari pihak Pemkab Gowa itu, kami akan perjuangkan di pusat agar penanganan bisa berjalan maksimalGowa (ANTARA) - Komisi IX DPR akan memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gowa yang telah dikurangi untuk tahun anggaran 2023 agar bisa memaksimalkan penanganan stunting.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene di Gowa, Jumat, mengatakan angka prevelensi stunting di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, cukup tinggi yakni 33 persen sehingga dibutuhkan intervensi ekstra.
"Angkanya cukup tinggi dan mengenai penjelasan dari pihak Pemkab Gowa itu, kami akan perjuangkan di pusat agar penanganan bisa berjalan maksimal," ujarnya.
Ia menuturkan permasalahan anggaran harus dibahas lebih lanjut pada tingkat pusat, apalagi ada program prioritas seperti penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, angka prevelensi stunting di Gowa cukup tinggi karena banyak daerah lainnya hanya berada di bawah 10 persen.
"Kalau bicara urusan anggaran nah ini kami akan bicarakan langsung di pusat, jadi memang tadi kami mendengarkan ada anggaran yang dipotong untuk DAK Fisik. Kemudian juga kalau dilihat ini angka stunting 33 persen tentunya memang harus didukung dengan anggaran yang memadai," ujar Felly. Dengan dukungan penganggaran yang cukup, ia yakin program prioritas bisa dimaksimalkan.
Baca juga: Anggota DPR serukan semua pihak bantu Presiden turunkan angka stunting
Baca juga: Komisi IX DPR bagikan 4.495 dus makanan cegah stunting Kalimantan
Lebih jauh ia mengimbau peran serta semua pihak menangani masalah stunting. Peran orang tua, lanjutnya, sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Jika memang terkena stunting, maka perlu berkoordinasi dengan kader Posyandu setempat.
"Kami juga berharap ada satu kegiatan yang langsung datang di setiap sekolah dengan menyasar siswi dengan umur tertentu, dilakukan pemeriksaan kepada para siswi terkait masalah anemia, ini juga menjadi masalah utama, karena kalau sejak dini sering terkena anemia, maka ketika mereka menikah anak mereka bisa stunting," ujarnya.
Felly juga berharap adanya kampanye hingga edukasi secara masif yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) bersama pihak terkait untuk menangani stunting.
"Tidak bisa orang lain untuk melakukan perubahan di daerah ini selain masyarakatnya sendiri yang harus melakukan perubahan. Bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat ini harus disampaikan karena bahwasanya bukan orang yang miskin saja yang bisa terkena stunting, tetapi orang yang finansial nya mumpuni pun anaknya bisa stunting, hal karena pemahaman tentang kesehatan itu minim," ucapnya.
Sebelumnya Pemkab Gowa menerima dana transfer pusat dalam bentuk DAK dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk anggaran penanganan stunting Rp29.594.608.055 pada 2021, kemudian pada 2022 turun menjadi Rp24.576.567.041 dan pada 2023 anjlok menjadi Rp14.238.214.999.
Baca juga: BKKBN Sulsel apresiasi Pemkab Gowa gandeng USAID tangani stunting
Baca juga: KSAD berikan bansos kepada anak terdampak stunting di Gowa
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
