Sumsel sasar 14 kabupaten dan kota pasang 21 ribu patok tanah

Penegasan batas daerah yang dilalui pipa gas dan minyak negara juga mesti jadi perhatian, dan jalur hijau ke depan jangan sampai jadi masalah

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Sumatera Selatan sasar 14 kabupaten dan kota sebagai target pemasangan 21 ribu patok batas bidang tanah sebagai tindak lanjut program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.

Pemasangan patok batas bidang tanah tersebut dilakukan secara serentak bersama 34 provinsi lainnya dalam rangkaian program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 1 juta patok tanah secara nasional, pada Jumat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Kalvyn A Sembiring, kepada wartawan di Palembang, Jumat, mengatakan Gemapatas merupakan langkah awal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada semua objek dan bidang tanah yang diinisiasi Presiden RI Joko Widodo.

Dari pemasangan patok batas tersebut menurut Kalvyn mempermudah timnya melakukan pengukuran tanah warga dan aset pemerintah untuk selanjutnya dapat dibuatkan sertifikat yang presisi dan sah.

Baca juga: Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia

Adapun ke-14 kabupaten dan kota yang menjadi target sasaran pemasangan 21 ribu patok di antaranya meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim.

Kemudian, Musi Rawas Utara, Lahat, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan.

“Dengan demikian tidak ada lagi tumpang tindih dan terjadi perebutan hak milik bidang tanah warga. Juga pada aset pemerintah,” kata dia, menambahkan sekaligus diharapkan pula dapat mempercepat program PTSL bagi warga daerah setempat.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku optimistis Gemapatas memberi dampak positif mengurangi potensi konflik agraria atau pun sengketa lahan di tengah masyarakat karena batasnya sudah jelas.

Apa lagi, lanjutnya, tanda batas tersebut menjadi acuan untuk dilakukan pembuatan sertifikat dari BPN setiap kabupaten dan kota.

“Meminimalisir konflik karena kita tahu gerakan ini membuat peta atas bidang tanah lebih akurat nantinya,” kata dia.

Deru menginstruksikan setiap bupati dan wali kota bersama segenap organisasi perangkat daerah, TNI/Polri setempat mendukung penuh gerakan nasional ini, di antaranya dalam hal sosialisasi secara humanis ke masyarakat untuk membantu petugas BPN.

“Penegasan batas daerah yang dilalui pipa gas dan minyak negara juga mesti jadi perhatian, dan jalur hijau ke depan jangan sampai jadi masalah,” imbuhnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan
Baca juga: Kementerian ATR/BPN canangkan pemasangan 1 juta patok untuk Indonesia