kuncinya sekali lagi ada pada data skala mikro level desaBintan, Kepri (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta pemerintah daerah untuk terus mengkonsolidasikan data SDGs Desa guna menangani stunting di desa.
"Tolong data SDGs Desanya dikonsolidasi terus supaya bisa dipastikan menentukan titik permasalahannya dengan berbasis data mikro dalam hal ini data desa," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di sela rangkaian Hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nasional di Bintan, Kepulauan Riau Kamis.
Ia mengemukakan, Kemendes PDTT memiliki alat kebijakan pembangunan desa yang disebut SDGs Desa, dimana terdapat 18 tujuan.
Tujuan SDGs Desa yang mencakup stunting yakni tujuan SDGs Desa pertama yakni desa tanpa kemiskinan, tujuan kedua yakni desa tanpa kelaparan, dan tujuan SDGs Desa kelima yakni sanitasi dan air bersih.
"Kuncinya sekali lagi ada pada data skala mikro level desa dan itu semua sudah tersedia di dalam sistem informasi desa dalam bentuk data berbasis SDGs Desa," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Baca juga: Pemkab Bantul peroleh hak akses data SDGs Desa dari Kemendes PDTT
Baca juga: Deputi ASEAN apresiasi Indonesia bangun perbatasan berbasis SDGs Desa
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT pun meminta Bupati Bintan Roby Kurniawan untuk terus mengkonsolidasikan data desa di wilayahnya agar dapat menentukan kebijakannya, termasuk soal stunting.
Melalui data SDGs Desa, lanjut dia, dapat diketahui bahwa desa-desa yang krusial di tujuan kemiskinan, kelaparan, serta kondisi air bersih dan sanitasinya sangat memprihatinkan dapat diperbaiki.
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti mengapresiasi penanganan stunting di Kepulauan Riau (Kepri) saat membuka Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana.
Ia menyampaikan angka stunting di Kepri turun sebesar 2,2 persen, yaitu dari 17,6 persen menjadi 15,4 persen sehingga menjadikan daerah ini sebagai provinsi keempat terendah stunting se-Indonesia.
"Target nasional tahun 2024, angka stunting turun jadi 14 persen. Kepri tinggal mengejar 1,4 persen lagi, tapi saya yakin daerah ini bisa memenuhi target di bawah 10 persen," kata Nopian usai membuka Pra Rakerda Program Bangga Kencana di Tanjungpinang, Rabu.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT pun meminta Bupati Bintan Roby Kurniawan untuk terus mengkonsolidasikan data desa di wilayahnya agar dapat menentukan kebijakannya, termasuk soal stunting.
Melalui data SDGs Desa, lanjut dia, dapat diketahui bahwa desa-desa yang krusial di tujuan kemiskinan, kelaparan, serta kondisi air bersih dan sanitasinya sangat memprihatinkan dapat diperbaiki.
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti mengapresiasi penanganan stunting di Kepulauan Riau (Kepri) saat membuka Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana.
Ia menyampaikan angka stunting di Kepri turun sebesar 2,2 persen, yaitu dari 17,6 persen menjadi 15,4 persen sehingga menjadikan daerah ini sebagai provinsi keempat terendah stunting se-Indonesia.
"Target nasional tahun 2024, angka stunting turun jadi 14 persen. Kepri tinggal mengejar 1,4 persen lagi, tapi saya yakin daerah ini bisa memenuhi target di bawah 10 persen," kata Nopian usai membuka Pra Rakerda Program Bangga Kencana di Tanjungpinang, Rabu.
Baca juga: Mendes PDTT pastikan "stunting" jadi prioritas pembangunan desa
Baca juga: Wapres harap prevalensi "stunting" di Indonesia nol persen pada 2030
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
