Inggris dilanda aksi mogok terbesar sejak satu dekade

Birmingham (ANTARA) - Puluhan ribu guru sekolah, staf dan dosen universitas, masinis serta pegawai negeri lainnya dari sejumlah sektor melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (1/2) waktu setempat.

Mereka merupakan bagian dari aksi mogok nasional yang dilakukan pada Rabu (1/2) di Inggris.

Aksi mogok nasional tersebut tidak pernah terjadi sejak sengketa upah pada 2011, ketika lebih dari satu juta pekerja turun ke jalan.

Serikat Pendidikan Nasional mencatat sekitar 300 ribu guru di seluruh Inggris saja mengikuti aksi mogok karena mereka telah mengalami setidaknya pemotongan 23 persen gaji jangka riil sejak 2010.

Seperti pekerja di sektor lain, guru juga menuntut kenaikan di atas tingkat inflasi dua digit yang melonjak di negara itu.

Akibat aksi tersebut membuat banyak sekolah ditutup. Perjalanan juga terganggu karena pekerja memasang garis penjaga dan melakukan aksi mogok.

Protes RUU Antimogok

Kongres Serikat Pekerja (TUC), yang mewakili seluruh serikat di negara itu, mengumumkan aksi protes di seluruh Inggris pada Rabu.

Mereka yang mogok diharapkan bergabung dalam demonstrasi nasional dimana para pekerja memprotes RUU anti-pemogokan pemerintah yang disahkan di majelis rendah parlemen pada Selasa.

RUU tersebut memberlakukan pembatasan aksi industrial pada sektor tertentu, karena pemerintah mengatakan mendukung hak mogok tetapi juga ingin mempertimbangkan kepentingan publik.

“Anggota oposisi yang keberatan dengan tingkat keamanan minimum, yah, mereka perlu menjelaskan kepada konstituen mereka mengapa jika kalian mengalami serangan jantung, stroke, sakit yang mengancam jiwa pada hari pemogokan maka tidak ada standar keselamatan minimum disana,” kata Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri Grant Shapps.

Hal itu disampaikan Shapps saat membela undang-undang baru, yang melihat ke dalam enam sektor utama termasuk kesehatan, pendidikan, kebakaran, penyelamatan, transportasi, keamanan perbatasan dan penonaktifan nuklir.

Sekjen TUC Paul Nowak mengatakan RUU tersebut akan memperpanjang perdebatan dan meracuni hubungan industrial, mengarah pada lebih banyak aksi mogok.

Menolak bekerja pada hari aksi mogok, dapat membuat pekerja dipecat, menurut hukum baru.

“Itu tidak demokratis, tidak bisa dijalankan, dan hampir pasti ilegal,” kata Nowak.

Sekjen Serikat Pekerja Pemadam Kebakaran Matt Wrack mengatakan RUU tersebut adalah ‘serangan memalukan’ pada hak demokrasi.

“Ini serangan kepada semua pekerja, termasuk pekerja kunci, yang membuat layanan publik tetap berjalan selama pandemi. Ini adalah serangan terhadap pahlawan COVID Inggris dan semua pekerja. Kita butuh gerakan masal untuk melawan serangan otoriter ini, kata Wrack.