Dua tahun kudeta Myanmar diperingati dengan unjuk rasa senyap

Jakarta (ANTARA) - Dua tahun kudeta militer Myanmar diperingati dengan unjuk rasa senyap di kota-kota besar dan aksi demonstrasi di luar negeri pada Rabu, ketika para pemimpin sipil di pengasingan berjanji untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal oleh pihak tentara.

Di kota-kota komersial utama Yangon dan Mandalay, gambar-gambar di media sosial menunjukkan jalan-jalan sepi yang menurut penentang kudeta adalah bentuk protes diam-diam terhadap junta.

Aktivis demokrasi telah mendesak orang-orang untuk tidak turun ke jalan antara jam 10 pagi dan 3 sore.

Ada juga unjuk rasa di Yangon oleh sekitar 100 pendukung militer.

Sementara di Thailand, ratusan pengunjuk rasa anti kudeta mengadakan protes di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok.

Aktivis juga menggelar demonstrasi di Ibu Kota Manila, Filipina.

Jenderal tertinggi di negara Asia Tenggara itu memimpin kudeta pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer.

Penggulingan pemerintah terpilih pimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi menggagalkan satu dekade reformasi, keterlibatan internasional dan pertumbuhan ekonomi, serta dengan cepat membalikkan situasi.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta dengan maraknya gerakan perlawanan di berbagai wilayah untuk memprotes kekerasan yang berakibat pertumpahan darah oleh militer--hingga memicu kembalinya sanksi Barat.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara bertemu pada Selasa (31/1) untuk membahas situasi di Myanmar, termasuk tindakan terhadap Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)--pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh oposisi.

"Keadaan yang tidak biasa dari negara di mana mereka melakukan upaya untuk merebut kekuasaan negara dengan cara pemberontak dan teror (dibahas)," demikian laporan Myawaddy, media milik militer pada Selasa.

Myawaddy melaporkan NDSC berencana merilis "pernyataan yang diperlukan" pada 1 Februari, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan setelah mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangi oleh partai Suu Kyi, sedangkan kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.

Junta, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, mengatakan tindakan kerasnya adalah kampanye yang sah melawan teroris.

Junta menyatakan keadaan darurat selama satu tahun ketika mengambil alih kekuasaan dan sejak itu status darurat diperpanjang dua kali selama enam bulan, dengan fase terakhir berakhir pada Rabu.

Di lain pihak, NUG mengeluarkan pernyataan pembangkangan dengan mengatakan bahwa "bersama dengan sekutu etnis, yang telah menentang militer selama beberapa dekade, kami akan mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal oleh militer."

Sanksi berat

Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Inggris, Australia, dan Kanada memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada Selasa, antara lain dengan membatasi pejabat energi dan anggota junta.

Junta telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus tahun ini.

Media pemerintah baru-baru ini mengumumkan persyaratan yang sulit bagi partai-partai untuk ikut serta dalam sebuah langkah yang menurut para kritikus dapat mengesampingkan lawan-lawan militer dan memperkuat cengkeraman dalam politik.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi dihancurkan oleh kudeta, dengan ribuan anggotanya ditangkap atau dipenjara, termasuk Suu Kyi, dan banyak lagi yang bersembunyi.

NLD menyebut pemilihan yang direncanakan tahun ini adalah palsu dan mengatakan tidak akan mengakuinya.

Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat.

Sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 70.000 orang telah meninggalkan Myanmar, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB juga telah menyatakan militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sumber: Reuters