PSI sebut "reshuffle" sah dilakukan atas menteri berkinerja buruk

Waktu Presiden sudah tidak banyak lagi. Kalau saja ada menteri yang kinerja-nya buruk, rasanya memang buat apalagi kita tahan-tahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet sah saja dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang memiliki kinerja buruk, terlebih dengan ancaman resesi yang diprediksi pada tahun 2023.

"Dengan ukuran-ukuran yang jelas, artinya kinerja memang buruk dan tahun ini katanya tahun resesi, tahun krisis maka kita butuh orang-orang yang punya kinerja yang bagus," kata Grace usai puncak HUT Ke-8 PSI di Jakarta Pusat, Selasa.

Selain potensi terjadinya resesi, Grace menyebut periode kepemimpinan Presiden Jokowi pun hanya bersisa satu tahun lagi berakhir sehingga tak banyak opsi yang bisa diambilnya untuk menggenjot kinerja menteri yang memang dinilainya buruk.

"Waktu Presiden sudah tidak banyak lagi. Kalau saja ada menteri yang kinerja-nya buruk, rasanya memang buat apalagi kita tahan-tahan," ujarnya.

Ia lantas menganalogikan perusahaan start-up yang dinamis untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar.

"Apalagi perusahaan publik yang terbuka yang cepat kayak start-up, itu cepat banget pergantian pemainnya supaya kita bisa keep up dengan kebutuhan pasar," ucapnya.

Terlebih, kata Grace, apabila ada menteri yang terseret dengan kasus korupsi sehingga dapat berimplikasi pada persepsi publik atas kabinet secara keseluruhan. Meski demikian ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

"Jadi yang kinerja buruk, apalagi yang terbukti mencuri yang bukan haknya rasanya untuk apa dipertahankan. Itu masyarakat juga akan kecewa, nanti dampaknya semua kabinet yang diprotes. Jadi kalau emang kinerja-nya buruk kenapa harus ditahan-tahan," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi, Minggu (29/1), meminta semua pihak untuk menunggu saja mengenai reshuffle kabinet.

"Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja," kata Jokowi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/1).

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengindikasikan sinyalemen akan adanya reshuffle juga dikemukakan dalam beberapa kesempatan.

Kabar perombakan kabinet pertama kali berembus pada akhir 2022 karena ada desakan dari politikus PDI Perjuangan. Perombakan terutama terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah salah satu partai pendukung pemerintahan itu mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.