Komisi VIII DPR: Pemda-Kemensos perlu sinergi tangani bencana

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik menyebut perlu ada sinergi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menanggulangi bencana.

Menurut dia, Kemensos telah melakukan banyak terobosan dalam penanggulangan bencana, seperti pendirian lumbung sosial dan kampung siaga bencana (KSB) di sejumlah daerah rawan bencana.

"Kalau kebijakan Kemensos telah memenuhi kebutuhan dan tantangan di daerah. Namun (karena intensitas bencana cukup tinggi) anggaran Kemensos sebesar Rp78 triliun (terasa) kurang. Maka perlu sinergi dengan pemerintah daerah," kata Moekhlas dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Delegasi Komisi VIII DPR RI yang dipimpinnya dalam kunjungan kerja di Kantor Wali Kota Malang, Jasa Timur, Senin (30/1) diikuti anggota DPR RI lain, yakni Matindas J. Rumambi, Mohammad Saleh, Wastam, Hidayat Nur Wahid, dan Nur Azizah Tamhid. Kehadiran anggota DPR RI disambut Wali Kota Malang Sutiaji dan jajaran.

Hadir mendampingi Pelaksana Tugas Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Robben Ricco, para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, BPBD Jawa Timur, BPBD dari Malang Raya, dan pejabat terkait.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana di Kota Malang dan daerah Malang Raya. "Kami ingin mengetahui bagaimana strategi dan mitigasi yang sedang dan telah dilakukan," kata Moekhlas.

Moekhlas menyatakan sepanjang tahun 2022, di Indonesia terjadi 3.542 bencana dengan 1.506 berupa bencana banjir atau 43,1 persen total bencana nasional di berbagai daerah. Selama 10 tahun terakhir bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, dan cuaca ekstrem mendominasi bencana di Provinsi Jawa Timur, khususnya Malang Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Robben Rico menyatakan kesiapan Kemensos bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana. Kemensos telah menginisiasi lumbung sosial dan KSB.

"Lumbung sosial untuk mendekatkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Isinya tidak hanya logistik, tapi peralatan seperti tenda, selimut, genset, pakaian, dan sebagainya. Dengan 'buffer stock' mereka tetap terakses bantuan dan tidak perlu menunggu dalam waktu lama," kata Robben.

Kemensos, katanya, membangun KSB sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. "KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana," kata Robben.

Melalui KSB, papar dia, dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan (pelatihan) menghadapi ancaman bencana.

Robben menambahkan Kemensos membuka diri terhadap berbagai usulan dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

Dalam kesempatan itu disalurkan bantuan logistik kesiapsiagaan bencana dari Gudang Induk Bekasi ke Dinas Sosial Kota Malang. Bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 1.000 paket, makanan anak 800 paket, lauk pauk siap saji 1.000 paket, "kids ware" 100 paket, selimut 200 lembar, kasur 100 lembar, tenda gulung 50 lembar, tenda keluarga "portable" 7 unit, tenda serbaguna 2 unit, dan sandang dewasa 100 paket. Nilai total bantuan logistik sebesar Rp385.103.000.

Bantuan lain yang diserahkan keserasian sosial Rp150.000.000 dan kearifan lokal Rp50.000.000 sehingga total bantuan sebesar Rp585.103.000.