pembangunan infrastruktur bakal dibangun di atas lahan yang diberikan masyarakatJayapura (ANTARA) - Provinsi Papua Pegunungan, satu dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, berupaya mempercepat pembangunan berbagai fasilitas penunjang, agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Warga Papua Pegunungan memang mendukung penuh terbentuknya DOB, bahkan mereka ada yang memberikan lahan untuk kantor pelayanan publik.
Pada tahun 2024, misalnya, berbagai pembangunan infrastruktur bakal dibangun di atas lahan yang diberikan masyarakat di kampung Walesi, Kabupaten Jayawijaya.
Lahan seluas 72 hektare, di kawasan ini selain dibangun kantor gubernuran, juga di atasnya didirikan gedung polda dan kodam, karena masyarakat setempat sudah berjanji memberikan lagi lahan mereka bila dianggap masih kurang.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Sumule Tambo mengapresiasi bantuan lahan masyarakat Walesi tanpa menuntut ganti rugi.
"Kami mengapresiasi langkah yang diambil masyarakat dan akan mengakomodasi keinginan serta harapan mereka. Apalagi hal itu juga jadi sasaran saat perekrutan ASN yang mengutamakan OAP (orang asli Papua), " kata Sumule Tambo.
Bupati Yahukimo Didimus Yahuli berharap dengan terbentuknya provinsi Papua Pegunungan maka lebih banyak lagi masyarakat di pegunungan yang bisa diberdayakan.
Salah satu tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya sehingga diharapkan dapat segera terwujud.
"Kami juga berharap keberadaan DOB dapat mempercepat pembangunan di segala bidang sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampaknya," ujar Bupati Didimus.
Pemda, khususnya Yahukimo, akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan semaksimal, misalnya, dengan mengajak warga menggunakan dana kampung untuk memperbaiki infrastruktur yang belum diprogramkan.
Untuk Kabupaten Yahukimo, dana kampung banyak digunakan untuk membangun lapangan terbang atau memperbaiki rumah warga yang dilakukan bergantian sesuai kesepakatan.
Siap ikut pemilu
Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo menyatakan warganya siap mengikuti Pemilu 2024 yang akan berlangsung secara serentak.
Selain membangun infrastruktur, Pemprov Papua Pegunungan juga siap melaksanakan pemilu serentak baik itu pemilu legislatif, DPD. maupun pemilu presiden.
Berbagai persiapan sejauh ini sudah dilakukan, berkoordinasi dengan KPU termasuk anggota KPU Papua yang mengkoordinasi wilayah Papua Pegunungan.
"Apa yang menjadi pekerjaan rumah (PR) sebagai provinsi baru secara bertahap akan diwujudkan dan dilaksanakan termasuk Pemilu 2024," jelas Sumule.
Anggota KPU Papua yang juga membawahkan Papua Pegunungan, Adam Arisoy, mengakui nantinya dalam Pemilu 2024 , provinsi baru yang berada di kawasan pegunungan memiliki delapan daerah pemilihan (dapil).
Dari delapan dapil itu, yang nantinya akan ada wakil rakyat di parlemen baru dan di DPR RI, namun berapa jumlahnya masih dihitung dan akan segera diputuskan.
Provinsi Papua Pegunungan nantinya memiliki delapan dapil sesuai dengan jumlah kabupaten yang ada di wilayahnya, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.
KPU Papua dan koordinator KPU Papua Pegunungan disebutkan terus melakukan koordinasi dengan pemprov setempat, agar Pemilu 2024 di provinsi baru ini berjalan lancar, aman, dan sukses menghasilkan wakil rakyat berintegritas.
Masalah keamanan
Gangguan keamanan yang hingga kini masih menjadi tantangan, diharapkan dengan adanya DOB makin berkurang karena kepala daerah bakal secara langsung ikut mengatasi masalah tersebut.
Peran kepala daerah dan perangkatnya sangat penting karena kelompok tertentu, khususnya kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sering melakukan aksi teror pada masyarakat maupun aparat keamanan, masih memiliki hubungan kekerabatan. "Oleh karena itu, peran mereka sangat diharapkan agar keamanan dan kedamaian dapat terwujud di wilayah tersebut," kata Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius Fakhiri.
Dengan adanya pendekatan yang dilakukan pimpinan daerah dan perangkatnya maka teror yang selama ini dilakukan KKB dapat berkurang bahkan menjadi lenyap.
Selain itu,1 dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang menyerap para pemuda maka mereka tidak lagi bergabung ke KKB karena sudah memiliki pekerjaan yang memberi hasil.
Banyak anggota KKB merupakan anak di bawah usia 25 tahun yang diduga terpengaruh sehingga bergabung ke kelompok tersebut akibat tidak memiliki pekerjaan.
"Polri sangat berharap peran serta para kepala daerah dan jajarannya di daerah terutama yang berada di daerah rawan gangguan bersenjata, agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal, " harap Kapolda.
Jenderal bintang dua itu mengaku sudah memetakan wilayah yang sering mengalami gangguan bersenjata baik di Papua maupun di DOB.
Ada sembilan kabupaten yang menjadi sasaran penanganan gangguan bersenjata yang ditangani Satgas Damai Cartenz, yaitu Kota Jayapura di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika.
Adapun di Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Kabupaten Jayawijaya.
DOB Papua Pegunungan diresmikan bersama dua DOB lainnya yakni Papua Tengah dan Papua Selatan pada tanggal 12 Nopember 2022 yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.
Pendekatan kesejahteraan yang diterapkan Pemerintah tersebut diharapkan membawa kedamaian masyarakat Papua Pegunungan.
Lebih dari itu, mampu menciptakan rasa aman dan damai bersama sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah bisa berjalan lancar.
Jika kondisi kamtibmas terjaga maka warga Papua lebih leluasa bekerja sehingga bisa hidup lebih sejahtera.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023
