Kemenpan RB-Australia lanjutkan kerja sama soal pengelolaan ASN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Australian Public Service Commission (APSC) melanjutkan kerja sama peningkatan kapasitas dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Selasa.

"Tata kelola berbasis digital menjadi prioritas kami saat ini. Kami berharap kerja sama antara APSC dan Kemenpan RB nantinya dapat terus dikembangkan," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Anas menyebut kerja sama tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi Indonesia dan Australia guna mendukung program prioritas reformasi birokrasi.

Selain itu, lanjutnya, proyek kerja sama itu diinisiasi untuk membangun kapabilitas ASN Indonesia, khususnya menyangkut sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, tata kelola, integritas, transformasi, dan manajemen digital.

"Sehingga, dengan demikian, melalui Prospera (Program Kemitraan Indonesia-Australia) terkait inovasi, pelayanan publik, dan transformasi digital; ini yang akan kami dorong untuk menjadi bagian dari kerja sama dengan Australia," tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams mengatakan ASN selaku pelayan publik dituntut memberikan pelayanan lebih baik, cepat, dan efisien kepada warga negara, serta terus melakukan kerja terbaik.

Oleh karena itu, Penny mengaku senang dengan kolaborasi yang dijalin antara APSC dan Kemenpan RB. Menurutnya, kedua instansi tersebut dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman maupun tantangan dengan APSC di Australia terkait peranan di sektor reformasi birokrasi, kapasitas ASN, dan pelayanan publik.

"Saya senang dengan adanya kolaborasi yang kuat dan sarana berbagi pengalaman antara APSC dan Kemenpan RB serta paguyuban, seperti LAN (Lembaga Administrasi Negara), KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan BKN (Badan Kepegawaian Negara)," tambahnya.

Sebagai duta besar perempuan pertama Australia untuk Indonesia, Penny mengapresiasi kinerja Kemenpan RB yang tidak membeda-bedakan gender dalam hal kepemimpinan. Dia juga mendukung kesetaraan gender dan keterlibatan sosial kaum perempuan dalam sektor pelayanan publik di Indonesia.

Komisioner APSC Peter Woolcott menilai kerja sama antara APSC dan Kemenpan RB merupakan langkah visioner untuk perbaikan pelayanan publik dan kapabilitas ASN Indonesia.

"Kami siap berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang reformasi sektor publik, public services, dan transformasi digital yang telah dilakukan di Australia," ujar Peter.

Kemenpan RB telah bekerja sama dengan APSC pada 2013. Kerja sama itu dilanjutkan di 2018 dan berakhir pada 2021 lalu. Proyek kolaborasi kali ini akan berlangsung hingga 2026 mendatang.