Korut kecam keputusan AS untuk memasok tank ke Ukraina

Istanbul (ANTARA) - Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat untuk memasok 31 unit tank M1 Abrams ke Ukraina.

Direktur Jenderal Departemen Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korut Kwon Jong Gun menyebut keputusan itu sebagai argumen yang keliru dan absurd, serta menunjukkan cara berpikir AS yang tidak logis, cacat, dan seperti penjahat.

Dia pun mengkritisi sikap Washington yang sering kali menggembar-gemborkan wacana soal potensi serangan nuklir ke Semenanjung Korea, sebagai dalih untuk memberikan sarana pencegahan lebih luas terhadap "provokasi dari seseorang".

“Seandainya AS tidak melanggar kepentingan Rusia soal keamanan yang adil dan mempercepat gerak maju NATO ke arah timur selangkah demi selangkah, situasi Ukraina saat ini tidak akan tercipta,” kata Kwon, Minggu (29/1).

Ia menuturkan pendapat itu dalam pernyataan yang dirilis oleh media pemerintah Korut.

Pekan lalu, seorang pejabat AS mengatakan tank-tank akan dikirim dalam beberapa bulan, bukan hitungan minggu, tetapi ia tidak menyebutkan kepastian waktu.

Ketika ditanya mengapa pemerintahan Presiden Joe Biden menetapkan akan mengirim 31 tank, pejabat tersebut mengatakan angka itu diputuskan karena setara dengan satu batalion tank Ukraina.

Presiden Biden mengatakan bahwa pengiriman puluhan tank M1 Abrams buatan AS akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia yang sedang berlangsung.

Biden bersikeras pada pendapat bahwa pengiriman tank itu tidak menimbulkan "ancaman serangan" terhadap pemerintah Rusia.

“Ini adalah kejahatan tidak etis yang bertujuan untuk membuat situasi internasional tidak stabil,” kata Kwon..

Kwon juga membantah tudingan bahwa Pyongyang memasok senjata ke Moskow.

"AS kembali berbicara tentang rumor tidak berdasar tentang perjanjian senjata antara DPRK dan Rusia, dalam upaya bodoh untuk membenarkan bantuan senjatanya ke Ukraina," kata Kwon, mengacu pada nama resmi Korut (Republik Rakyat Demokratis Korea/DPRK).

“Merupakan tindakan ilegal untuk mempertanyakan hak sah atas pertahanan nasional negara berdaulat," ujarnya.

"Selain itu, mencoba menodai citra DPRK dengan memalsukan sesuatu yang tidak ada adalah provokasi besar yang tidak akan pernah bisa dibiarkan dan itu tidak bisa tidak memicu reaksi kami,” kata Kwon, menegaskan.

Sumber: Anadolu