Kemenko PMK: Mitigasi bencana salah satu program prioritas 2023

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa program mitigasi bencana menjadi salah satu prioritas pada tahun 2023 guna meminimalkan dampak risiko bencana yang mungkin ditimbulkan.

"Mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah maupun kering jadi prioritas 2023," kata Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo dihubungi di Jakarta, Selasa.

Andre menjelaskan bencana hidrometeorologi basah meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung. Sementara bencana hidrometeorologi kering meliputi kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Bencana hidrometeorologi basah tak lepas dari faktor populasi

Dia menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

"Terutama pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki risiko tinggi terhadap bencana-bencana tersebut, untuk melakukan langkah-langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan risiko bencananya," katanya.

Salah satu contoh program mitigasi yang dimaksud, kata dia, adalah pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.

"Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiagakan personel dan berbagai peralatan penunjang. Yang tidak kalah penting adalah menggencarkan pembentukan desa tangguh bencana sebagai salah satu upaya mitigasi bencana berbasis komunitas," katanya.

Kemenko PMK, kata dia, juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program mitigasi bencana guna meminimalkan risiko bencana yang mungkin ditimbulkan.

"Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah mitigasi bencana juga perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pemerintah tetap menjadikan upaya pengendalian bencana hidrometeorologi basah sebagai prioritas, karena di Indonesia pada musim kemarau tetap ada kemungkinan terjadinya hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir.

Baca juga: Gubernur Jatim ingatkan potensi bencana hidrometeorologi

Baca juga: BNPB tekankan daerah perkuat strategi penanggulangan bencana

Dia menambahkan saat ini BNPB mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebab, kata dia, pada tahun 2023 terdapat potensi terjadinya kondisi cuaca panas yang bisa berdampak pada kejadian bencana kekeringan dan karhutla.