Jakarta (ANTARA News) - Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menargetkan Indonesia menduduki peringkat empat teratas dalam penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di antara negara-negara pada 2009 dari posisi empat dari bawah pada saat ini. "Kita ingin mencoba menjadi empat teratas, satu kelompok dengan negara-negara yang memang sudah lebih dahulu menjalankan good governance dengan baik," kata Ketua KNKG, Mas Achmad Daniri, di sela workshop penyempurnaan pedoman umum good corporate governance di Gedung BI, Jakarta, Senin. Dia mengatakan workshop tersebut merupakan salah satu cara menyempurnakan pedoman tata kelola yang baik. Pedoman itu akan menjadi dokumen awal. Daniri mengatakan dokumen tersebut berubah mengikuti perkembangan zaman. "Secara bertahap, kita akan terus perbaiki. Jika Indonesia ingin menempatkan diri pada posisi empat teratas negara-negara yang menerapkan tata kelola yang baik, maka mau tidak mau harus mengikuti acuan yang berlaku secara internasional." Dia mengatakan "Tentu penerapannya juga harus memperhatikan situasi dan kondisi kita sendiri. Dengan penerapan tata kelola yang baik, perekonomian Indonesia bisa diuntungkan." Investor, terutama di sektor riil, menurut dia, akan lebih banyak yang datang. Selain itu, sektor makro dan riil juga dapat berjalan bersamaan dari saat ini yang sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Kepercayaan dunia juga akan meningkat dan resiko KKN akan berkurang, katanya. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, mendukung keinginan KNKG itu. "Ini adalah sebuah pernyataan akhir yang sangat berat, tetapi bukan tidak mungkin kita capai," kata Penasehat KNKG itu. Dalam sidang Bank Pembangunan Asia di Pakistan baru-baru ini, katanya, masalah governance mendapat perhatian khusus. Gubernur BI mengatakan dalam jangka menengah ada lima hal yang perlu dicapai, salah satunya adalah meningkatkan governance serta mencegah korupsi. Untuk menghadapi masalah bangsa, yaitu kemiskinan dan pengangguran, maka pertumbuhan yang tinggi harus dipacu dan salah satu syaratnya adalah proses pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan perusahaan harus bersih, rasional, dan dapat diprediksi, tegas Gubernur BI. (*)

Copyright © ANTARA 2006