Pemerintah intensifkan tiga strategi untuk hapuskan kemiskinan ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mengintensifkan tiga strategi kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

"Strategi dimaksud meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menko PMK menambahkan strategi kebijakan tersebut dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan, konvergensi, dan sinergi program, serta kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan.

"Perlu adanya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa," katanya.

Muhadjir Effendy menambahkan strategi kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024.

"Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait," katanya.

Menko juga menambahkan bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran, diperlukan penetapan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa jajaran pemerintah daerah sudah mengetahui intervensi dan kebijakan seperti apa yang harus ditempuh untuk memenuhi target pemberantasan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semuanya, pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Jokowi.