Menteri UE bahas tantangan migrasi dari negara ketiga

Jakarta (ANTARA) - Para menteri kehakiman dan urusan dalam negeri negara-negara anggota UE dalam pertemuan Dewan Uni Eropa di Stockholm, Swedia, pada Kamis (26/1) menilai situasi migrasi di Uni Eropa (UE) sedang genting.

"Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat perbatasan eksternal, meningkatkan pemulangan, dan mencegah migrasi yang tidak sesuai ketentuan," kata para menteri, menurut sebuah pernyataan yang dirilis pihak Presidensi Swedia di Dewan Uni Eropa.

"Kesulitan dalam memulangkan warga negara ketiga yang tidak berhak untuk tinggal di UE merupakan tantangan besar bagi banyak negara anggota. Tingkat pemulangan saat ini tidak dapat diterima, dan secara negatif memengaruhi kapasitas penerimaan, serta legitimasi sistem suaka dan migrasi nasional (negara-negara UE)," papar pernyataan.

Para menteri menyepakati perlunya kerja sama yang lebih efektif dengan negara-negara asal para migran, serta kemitraan migrasi yang komprehensif dan perjanjian penerimaan kembali yang efektif dengan negara-negara ketiga guna mencegah migrasi yang tidak sesuai ketentuan dan meningkatkan pemulangan.

Mereka sepakat bahwa UE harus menggunakan insentif positif maupun langkah restriktif. Mereka juga setuju bahwa semua bidang kebijakan yang relevan, seperti kebijakan visa, kerja sama pembangunan, serta hubungan perdagangan dan diplomatik, harus digunakan.

Negara-negara anggota UE juga mendukung penerapan kebijakan visa restriktif sehubungan dengan negara-negara ketiga yang tidak bekerja sama soal pemulangan, sebut pernyataan itu.

Pertemuan informal selama dua hari di antara para menteri kehakiman dan urusan dalam negeri tersebut, yang juga membahas upaya perlawanan terhadap kejahatan terorganisasi di era digital, berakhir pada Jumat (27/1).