Disperindag Jawa Barat siapkan upaya strategis cegah kenaikan inflasi

Pertama ialah intensif melakukan pemantauan harga dan operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD. Pengawasan ini harus 'clear' soal informasi harga.

Bandung (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan sejumlah upaya strategis untuk mencegah kenaikan inflasi sepanjang 2023.

"Pertama ialah intensif melakukan pemantauan harga dan operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD. Pengawasan ini harus 'clear' soal informasi harga," kata Kepala Disperindag Jawa Barat Iendra Sofyan pada acara Pemaparan Program Kerja Disperindag Jawa Barat Tahun 2023, di Kota Bandung, Kamis.

Iendra mengatakan khusus untuk operasi pasar murah, pada 2022 pihaknya berbekal anggaran Rp15 miliar bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM), sementara pada 2023 dengan anggaran Rp10 miliar operasi pasar ditargetkan menyasar 118.000 RTM.

"OPM (operator pasar murah) diberikan khusus pada warga berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS)," kata dia.

Upaya strategis yang kedua, kata Iendra, ialah menyiapkan langkah agar sinergi dan kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antardaerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan. "Dan memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong," katanya.

Upaya strategis yang terakhir adalah mendirikan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Kabupaten Purwakarta. "Jadi PDP perannya sama seperti Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras," katanya.

Ia mengatakan Jawa Barat menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menurunkan inflasi pada 2023.

Pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (y-o-y), lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen (y-o-y) yang didorong oleh perayaan Hari Natal dan Tahun Baru

Berdasarkan kelompok, inflasi Jawa Barat didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,67 persen, kemudian transportasi 1,62 persen dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen. "Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga BBM," kata Iendra.

Baca juga: BI perkirakan inflasi inti semester I 2023 di bawah 4 persen

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis UPI Prof Amir Machmud menambahkan program kerja Disperindag Jawa Barat di 2023 sudah tepat dan terarah. "Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik," ujarnya.

Menurut dia, Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian, kemudian Indonesia memasuki tahun politik yang memungkinkan terjadi banyak perubahan kebijakan.

Amir meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan kerja pengendalian inflasi pada pemenuhan dan ketersediaan bahan pokok. Dengan kondisi ini.

Ini artinya pemerintah harus memperbanyak stok barang karena dengan kondisi barang yang banyak maka stabilitas harga bisa lebih dikendalikan.

"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang hanya dapat tempe tidak dapat telur. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus memperbanyak stok barang," kata dia.