Sri Mulyani proyeksi ekonomi RI tumbuh 5,4 persen di tahun 2022

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,4 persen di tahun 2022 yang ditopang kuatnya perekonomian pada triwulan IV.

"Momentum pertumbuhan ekonomi triwulan III-2022 di level 5,7 persen diperkirakan bertahan di kuartal IV-2022, sehingga secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 mungkin akan berada di level 5,3 persen atau bahkan 5,4 persen," ucap Sri Mulyani dalam "BRI Micro Finance Outlook 2023" yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat tahun lalu, menurut dia, disebabkan oleh tidak adanya disrupsi yang cukup besar menjelang akhir tahun, meskipun sempat terdapat kekhawatiran mengenai pembukaan ekonomi di Tiongkok.

Awalnya, langkah pembukaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan penyebaran kembali COVID-19 yang memang sempat meningkat di Negeri Panda. Namun ternyata, pembukaan wilayah tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

Maka dari itu, momentum pemulihan ekonomi Indonesia pun terjaga sehingga optimisme menyelimuti penutupan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang dikontribusikan baik dari sisi agregat permintaan maupun penawaran.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan tren konsumsi rumah tangga sudah berhasil tumbuh di level 5 persen, investasi tumbuh di atas atau mendekati hampir 6 persen, dan ekspor yang relatif sangat kuat.

"Dengan demikian, belanja pemerintah tidak menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021," tambahnya.

Secara sektoral, kata Sri Mulyani, pemulihan ekonomi turut terjadi secara mengejutkan meski pandemi COVID-19 telah menimbulkan scaring effect atau luka memang yang cukup dalam.

Di saat pemulihan ekonomi, sektor manufaktur secara mengejutkan sangat berdaya tahan dan tumbuh tinggi. Begitu pula dengan sektor perdagangan yang pulih sangat cepat dan kuat berkat kebijakan "rem-gas" pemerintah.

"Kondisi ini yang juga menimbulkan dampak terhadap penciptaan kesempatan kerja," tutur Menkeu.