Deplu: AS bisa tunjuk utusan baru jika dialog dengan Korut dilanjutkan

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat dapat mempertimbangkan penunjukan utusan khusus yang didedikasikan bagi isu-isu terkait Korea Utara jika ada dialog aktif dengan negara terisolasi itu, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Selasa.

Dia menegaskan bahwa Pyongyang terus mengabaikan tawaran Washington dengan alasan bahwa Sung Kim, yang saat ini ditunjuk sebagai utusan khusus AS untuk Korut, juga merangkap sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia.

Jika penunjukan utusan khusus yang hanya fokus untuk urusan Korut adalah sesuatu yang masuk akal, AS akan mengupayakan hal itu, kata Price.

"Namun, Sung Kim saat ini melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai duta besar kami dan sebagai utusan khusus," kata dia, menegaskan.

Price menuding Korut kurang berminat untuk berdialog karena posisi Kim.

"Kami telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa kami berusaha untuk terlibat langsung dengan DPRK," katanya, merujuk pada nama resmi Korut.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga mencermati apakah mereka dapat mengambil langkah-langkah praktis dan pragmatis untuk mencapai tujuan akhir, yaitu perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

"Jadi, mungkin berbeda ceritanya jika ada diplomasi aktif yang berlangsung dengan DPRK, jika ada dialog aktif," kata Price.

Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menunjuk pejabat Deplu, Juli Turner, untuk menjadi utusan khusus urusan hak asasi Korut, jabatan yang telah lama kosong lebih dari enam tahun sejak Januari 2017.

Price mengatakan hanya ada "sedikit orang" dengan pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam jabatan itu.

Deplu AS telah bekerja keras untuk membantu meningkatkan kondisi HAM di Korut dan di tempat lain, kata dia.

"Pejabat Departemen Luar Negeri di semua tingkatan, dari menteri hingga ke bawahnya, telah secara aktif terlibat dalam isu HAM," kata Price.

Pemerintah AS berkomitmen untuk menempatkan HAM sebagai pusat kebijakan luar negeri, kata dia.

"Dan selama beberapa dekade, AS telah memperjuangkan upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan harga diri rakyat Korut dan akan terus mendorong akuntabilitas pemerintah DPRK, atas catatan HAM mereka yang mengerikan," kata Price.

Sumber: Yonhap-OANA