New Delhi (ANTARA) - Sebuah universitas terkemuka di India mengancam akan menindak tegas mahasiswa jika mereka meneruskan rencana pemutaran film dokumenter tentang Perdana Menteri Narendra Modi di kampus.
Pemerintah India telah menolak film karya BBC itu, yang mempertanyakan kepemimpinan Modi atas kerusuhan maut pada 2002 di Gujarat, negara bagian asal sang PM.
New Delhi menyebut film tersebut "propaganda", melarang penayangannya, dan bahkan melarang masyarakat membagikan klip film itu di media sosial.
Saat peristiwa yang menewaskan lebih dari 2.000 orang itu terjadi, Modi menjabat sebagai kepala menteri di Gujarat. Sebagian besar korban tewas adalah Muslim.
Serikat mahasiswa Universitas Jawaharlal Nehru (JNU) di New Delhi, yang dikenal sebagai benteng politik sayap kiri, mengatakan di Twitter bahwa mereka akan menayangkan film "India: The Modi Question" di kantin kampus pada pukul 21.00 (22.30 WIB).
Di situs webnya, pihak universitas mengatakan bahwa mereka tidak memberi izin penayangan film itu.
"Hal ini untuk menegaskan bahwa aktivitas tak berizin seperti itu dapat mengganggu kedamaian dan keharmonisan kampus universitas," kata mereka.
Pihak universitas menyarankan mahasiswa untuk membatalkan rencana mereka dan mengancam akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan kampus.
Ketua serikat mahasiswa Aishe Ghosh lewat Twitter mengajak mahasiswa untuk menghadiri pemutaran film dokumenter itu.
Dia menggambarkan film itu telah "dilarang oleh pemerintah terpilih" di negara "demokrasi terbesar" di dunia.
Saat ditanya apakah serikat akan meneruskan rencananya, Gosh menjawab, "Ya, benar."
Namun, dia menolak berkomentar tentang ancaman sanksi oleh pihak universitas.
Polisi akan mencermati situasi tersebut, kata seorang anggota kepolisian Delhi yang mengawasi kawasan di sekitar JNU.
Namun, kepolisian di ibu kota India itu menolak mengeluarkan komentar resmi.
Film dokumenter itu juga dijadwalkan akan ditayangkan di sejumlah kampus di Negara Bagian Kerala.
Kementerian Dalam Negeri India belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang rencana pemerintah jika film itu tetap diputar di JNU dan di Kerala.
Peristiwa kekerasan di Gujarat pada 2002 terjadi setelah sebuah kereta api yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang. Massa kemudian mengamuk di permukiman Muslim.
Pada 2017, 11 orang dipenjara seumur hidup atas dakwaan membakar kereta api itu.
Modi telah membantah tuduhan bahwa dia tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan kerusuhan.
Dia dibebaskan dari tuntutan pada 2012 dalam penyelidikan yang diawasi Mahkamah Agung. Sebuah petisi yang mempertanyakan keputusan itu ditolak tahun lalu.
BBC pekan lalu mengatakan bahwa film tersebut "diteliti dengan ketat" dan melibatkan beragam suara dan pendapat, termasuk tanggapan dari partai nasional Hindu pendukung Modi, Bharatiya Janata Party.
Sumber : Reuters
Baca juga: India blokir penyiaran dokumenter BBC tentang PM Modi di India
Baca juga: Ribuan warga India mengungsi saat kekerasan meletus di Assam
Baca juga: Kejahatan terhadap perempuan, dari Lahore hingga Lucknow
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2023