Total sebanyak 195 anggota PPS dilantikJakarta (ANTARA) - Ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Jakarta Selatan menyatakan kesiapannya untuk bertugas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai dilantik di halaman kantor wali kota setempat, Selasa.
Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam keterangan tertulis, di Jakarta, menuturkan mereka berperan penting agar pemilu terlaksana secara baik dan benar, sehingga diperlukan pendalaman pemahaman mengenai sosialisasi yang dilaksanakan.
"Saya mohon agar bapak ibu bertanggung jawab dengan memahami tentang sosialisasi kepemiluan 2024 ini," kata Munjirin.
Dia menambahkan, nantinya para anggota PPS ini akan dikumpulkan untuk mengikuti penataran tentang peraturan pemilihan umum di kelurahan masing-masing.
Baca juga: KPU Lantik 195 anggota Panitia Pemungutan Suara seluruh Jakarta Timur
Senada, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan Agus Sudono mengatakan, dalam kegiatan ini para anggota PPS Kota Jakarta Selatan turut menjalani pengambilan sumpah terkait jabatan yang mereka emban untuk Pemilu 2024.
"Total sebanyak 195 anggota PPS dilantik serta ada pula penandatanganan pakta integritas anggota PPS Kota Jakarta Selatan secara simbolis," ujar Agus.
Agus menjelaskan anggota PPS ini dipilih dari 65 kelurahan Jakarta Selatan dalam berbagai tahapan mulai dari administrasi, tes tertulis, tes melalui komputer (computers assited tes/CAT), pendapat masyarakat dan wawancara.
Dengan demikian, Agus berharap mereka ini mampu melaksanakan tugas sesuai kemampuan masing-masing serta menjaga integritas dan profesionalitas selama proses pemilu.
Baca juga: Sembilan parpol nonparlemen Pemilu 2024 lolos verifikasi di Jakbar
"Harapannya para anggota bisa menyukseskan pemilu agar berjalan lancar dan baik," katanya.
Sebelumnya, pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) telah dibuka oleh Bawaslu Jakarta Selatan sejak Sabtu (14/1) lalu.
Ke depannya, warga yang dinyatakan lolos sebagai panwaslu kelurahan/desa akan bertugas mengawasi semua tahapan pemilu di wilayah kelurahan/desa masing-masing.
Pengawasan tersebut meliputi tahapan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pergerakan surat suara dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara.
Baca juga: Bawaslu Jaksel sebut DPT merupakan nyawa dalam pemilu
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023