Nusa Dua (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah sangat serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Timor Leste pada masa lalu. "Permasalahan kita dengan Timor Leste saya kira perlu diketahui kita sungguh serius menyelesaikan masalah masa lalu itu secara adil dan proporsional. Untuk itu tidak perlu ada kekhawatiran apapun kalau Indonesia tidak sungguh-sungguh mengembangkan penghormatan terhadap HAM," kata Presiden kepada pers usai melakukan pertemuan dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di sela-sela forum KTT D-8 di Nusa Dua, Bali, Jumat petang. Presiden menyatakan hal itu menanggapi terpilihnya Indonesia menjadi salah satu negara anggota Dewan HAM PBB (Human Right Council) dalam pertemuan PBB yang dilakukan Selasa (9/5) lalu. Menurut presiden, masuknya Indonesia menjadi anggota dewan HAM PBB tentu saja mendorong pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap reformasi yang sedang dilakukan terutama dengan menegakkan demokrasi, hukum dan penghormatan terhadap HAM. "Kita catat penghormatan terhadap HAM di negeri kita semakin baik dan akan terus ditingkatkan sesuai yang tercantum dalam konstitusi dan UUD," katanya. Terpilihnya Indonesia ini, lanjut presiden juga diharapkan menjadi bukti bagi negara-negara atau organisasi internasional yang masih mengaitkan kondisi HAM di Indonesi dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB, badan baru di bawah Majelis Umum PBB yang resolusinya disahkan 15 Maret lalu. Indonesia terpilih setelah bersaing dengan 63 negara yang juga mencalonkan diri. Indonesia langsung terpilih pada putaran pertama setelah mendapatkan 165 dari 191 suara negara anggota PBB. Perolehan suara bagi Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kedua di antara calon dari kelompok Asia setelah India yang memperoleh 173 suara.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
