Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan pengalihan konsumsi minyak tanah untuk rumah tangga ke elpiji akan selesai pada akhir tahun 2009, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Usai rapat lanjutan mengenai pengalihan minyak tanah ke elpiji di Kantor Wapres Jakarta, Jumat, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, DKI Jakarta mendapat prioritas untuk program pengalihan minyak tanah ke elpiji karena infrastruktur di Jakarta relatif sudah cukup tersedia. "Kita akan prioritaskan di kota-kota besar, tetapi di kota-kota kecil lainnya juga tetap akan dilakukan. Tahun 2009 akhir untuk Jakarta diharapkan selesai, itu sudah termasuk tabung dan kompor," katanya. Menurut dia, pengalihan minyak tanah ke elpiji akan dilakukan secara bertahap dengan menambah pasokan elpiji yang saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat menengah, akan diperbesar perbesar ke kalangan masyarakat bawah. Sejalan dengan penambahan pasokan elpiji, pemerintah juga secara bertahap akan menarik minyak tanah. "Kita arahkan minyak tanah ke depan sudah tergantikan dan tidak dipakai lagi," kata Purnomo. Rapat lanjutan mengenai pengalihan minyak tanah ke elpiji yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla itu dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Boediono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu. Purnomo mengatakan, saat ini konsumsi minyak tanah untuk kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 11 juta kilo liter dengan subsidi yang harus dibayar pemerintah dalam APBN itu sekitar Rp42 triliun per tahun. Untuk menutupi kebutuhan 11 juta kilo liter minyak tanah itu maka dibutuhkan sekitar 6,5 juta metrik ton elpiji per tahun (1 liter minyak tanah setara dengan 0,6 kg elpiji). Saat ini, realisasi kebutuhan elpiji mencapai 1 juta metrik ton sehingga masih harus ada penambahan lagi sebanyak 5,5 juta metrik ton per tahun. Menurut Purnomo, apabila elpiji digunakan secara intensif untuk diversifikasi menggantikan minyak tanah maka ada peluang untuk saving sekitar Rp21 triliun per tahun. "Itu konsep dasar yang jadi pemikiran pemerintah, bagaimana agar ke depan bisa melaksanakan ini di lapangan," katanya. Mengenai pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah memutuskan akan dilaksanakan secara korporat. Pertamina akan membangun infrastruktur untuk distribusi elpiji diserahkan kepada Pertamina seperti refilling station, serta pembuatan tabung gas, sedangkan pemerintah akan membuatkan kompor-kompor gas dengan harga murah yang dilaksanakan oleh kementerian UKM. Menteri Pemberdayaan Perempuan akan mendapatkan tugas melakukan sosialisasi pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji kepada masyarakat. Menteri ESDM menambahkan, pemerintah dalam waktu dua minggu ke depan ini akan segera membuat sistem regulasi baru berupa aturan perundangan termasuk sistem distribusi elpiji. Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Faisal mengatakan, pihaknya akan membuat 3 sampai 5 juta tabung gas berukuran 3 kg seharga sekitar Rp150 ribu untuk program tersebut yang akan dipasarkan di wilayah DKI Jakarta. "Tapi siapa tahu Menperin bisa menurunkan harganya," katanya sambil menambahkan bahwa tabung tersebut dibuat lebih kecil (normalnya tabung gas berukuran 12-15 kg) agar terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Ia menambahkan, program pengalihan minyak tanah ke elpiji memang diprioritaskan di Jawa karena sekitar 7 juta dari 11 juta kilo liter kebutuhan minyak tanah dalam negeri dikonsumsi di Jawa. "Tetapi di kota-kota kecil juga akan dibangun infrastrukturnya secara bertahap. Di kota besar khususnya Jakarta, tangki timbun umumnya sudah cukup tersedia, tetapi di kota-kota kecil masih jarang padahal pembangunan tangki timbun itu memakan waktu sekitar dua tahun," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
