Gubernur dukung program antisipasi kasus Polio di Sumbar

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mendukung pelaksanaan imunisasi polio tambahan (Crash Program Imunisasi Polio) pada bulan Februari 2023 bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI sebagai upaya pencegahan kasus polio di daerah itu.

"Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus polio di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, harus kita jadikan pelajaran. Dinas Kesehatan perlu menyiapkan langkah strategis, agar kasus yang sama tidak terjadi di Sumbar," katanya saat bertemu Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine di Padang, Jumat.

Berdasarkan risk assessment Kementerian Kesehatan, Provinsi Riau dan Provinsi Sumbar termasuk daerah berisiko tinggi terhadap penularan virus polio yang perlu disikapi secara serius.

Pada masa pandemi COVID-19 angka partisipasi imunisasi terhadap anak menurun drastis, termasuk di Sumbar. Untuk meningkatkan partisipasi kembali perlu sosialisasi secara masif. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini.

"Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi," katanya.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, dr. Prima Yosephine mengatakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di Kabupaten Pidie, Aceh, sudah dilakukan intervensi dengan pelaksanaan sub PIN (Pekanan Imunisasi Nasional) polio. Pelaksanaannya di Aceh dan di Sumatera Utara dengan dua kali putaran.

"Berdasarkan risk assessment Provinsi Riau dan Provinsi Sumbar merupakan daerah berisiko tinggi terhadap penularan virus polio karena itu kita juga lakukan intervensi di sini melalui Crash Program Imunisasi Polio," katanya.

Berdasarkan rekomendasi ITAGI (Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional) dan WHO, perlu dilaksanakan upaya untuk mencegah penularan virus polio dengan meningkatkan kekebalan (imunitas) terhadap virus polio dengan melaksanakan crash programe imunisasi polio bagi anak usia 0 - 59 bulan.

"Kita berharap dukungan dari semua pihak di Sumbar agar kasus seperti di Pidi, Aceh tidak terjadi pula di Sumbar," ujarnya.*