PDIP Surabaya mengungkap tiga kebijakan pro-perempuan

Kader-kader perempuan PDI Perjuangan terus memperluas kiprah di masyarakat.....

Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mengungkapkan tiga kebijakan pro-perempuan, menyusul hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) menyebut PDIP menjadi partai politik yang paling banyak dipilih oleh perempuan.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Agatha Retnosari, di Surabaya, Kamis, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari publik Kota Pahlawan, khususnya kaum perempuan, kepada PDIP. Hasil survei, menunjukkan tren positif bagi PDI Perjuangan, meninggalkan jauh partai-partai politik lain.

"Hasil survei ini mencerminkan bahwa kerja-kerja kerakyatan kader-kader PDI Perjuangan di Surabaya telah dirasakan manfaatnya oleh kaum perempuan dan masyarakat secara luas. Ini menunjukkan gerak langkah PDI Perjuangan berakar pada denyut kehidupan rakyat," ujar Agatha.

Berdasarkan survei terbaru SSC yang dilaksanakan pada 1-10 Januari 2023 di 31 kecamatan di Kota Surabaya, partai berlambang banteng itu mendapat keterpilihan hingga 44,4 persen dari kalangan perempuan. Adapun parpol lain di bawah 10 persen.

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Agatha mengatakan, di PDI Perjuangan, kerja politik pro-perempuan terus digalang tiada henti. Dia menggarisbawahi tiga aspek utama kebijakan politik pro-perempuan yang dijalankan PDIP di Surabaya.

Pertama, terus mengadvokasi dan mengawal terwujudnya kebijakan publik yang pro perempuan. Hal itu mewujud dalam program-program Pemkot Surabaya yang pro kaum perempuan, di antaranya kebijakan yang membantu perempuan melalui pemberdayaan UMKM, sekolah SD-SMP gratis, pengurangan stunting, Rumah Padat Karya yang juga memberdayakan kaum ibu, kesehatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, dan sebagainya.

"Semua kebijakan itu berdampak pada upaya mencegah kemiskinan yang selama ini telah merugikan kaum ibu sebagai bagian yang paling terdampak bila terjadi penurunan kesejahteraan keluarga," kata Agatha.

Kedua, lanjut anggota DPRD Jawa Timur tersebut, memberi ruang luas kepada kader-kader perempuan untuk ambil bagian dalam upaya-upaya menyelesaikan persoalan-persoalan warga masyarakat di Kota Surabaya.

"Kader-kader perempuan PDI Perjuangan terus memperluas kiprah di masyarakat, blusukan ke kampung-kampung, menyerap aspirasi warga, membersamai warga dalam setiap suka dan duka," kata Agatha.

PDI Perjuangan, kata Agatha lagi, memiliki banyak tokoh perempuan yang menjadi panutan publik. Ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang terjun ke panggung politik Indonesia sejak dekade 1980-an, dan menjadi ikon perjuangan rakyat dalam merebut demokrasi dari rezim Orde Baru.

Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, yang aktif turun memberi solusi beragam problem rakyat.

"Kita juga mengenal Ibu Risma (Tri Rismaharini) sebagai kader perempuan PDI Perjuangan yang sukses memimpin Surabaya, dan kini dipercaya menjadi Menteri Sosial," ujar Agatha.

Adapun aspek ketiga, kata Agatha lagi, atensi khusus pada advokasi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. PDI Perjuangan menempatkan kekerasan fisik, verbal, hingga seksual terhadap kaum perempuan dan anak sebagai hal yang harus kita lawan bersama.

"Bahkan, PDI Perjuangan dengan orkestrasi dari Ketua DPR Mbak Puan Maharani berada di garda terdepan mengawal pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk melindungi dan memenuhi hak korban, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual," kata Agatha pula.
Baca juga: PDIP: Kebijakan pro-perempuan warnai pembangunan di Surabaya
Baca juga: PDIP Surabaya gencarkan blusukan kampung jelang akhir tahun 2022