Pemprov DKI buka layanan KB gratis

Jakarta (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta membuka layanan serentak Keluarga Berencana (KB) gratis pada 16-20 Januari 2023.

"Di dalam sebuah keluarga yang berkualitas, anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga, kelak dapat menjadi pribadi dan generasi unggul yang memberikan manfaat," kata Kepala Dinas PPAPP DKI Tuty Kusumawati di Jakarta, Kamis.

Melalui pelayanan KB serentak itu, ia mengharapkan dapat mendorong antusiasme masyarakat Jakarta atau pasangan usia subur (akseptor) untuk menjalankan program KB dengan baik.

Sehingga, kata dia, dapat merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Adapun target pelayanan KB, yakni KB spiral atau IUD sebanyak 1.564, implan sebanyak 1.548, Metode Operasi Wanita, KB permanen untuk wanita atau tubektomi sebanyak 99, Metode Operasi Pria, KB permanen untuk pria atau vasektomi sebanyak 17 dan pencabutan implan sebanyak 194.

Pelayanan KB serentak di Jakarta ini dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah maupun swasta serta praktik mandiri bidan.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh para petugas Penyuluh KB di tingkat kelurahan dengan melaksanakan pelayanan "jemput bola", bergerak dan berkunjung ke rumah-rumah para calon akseptor KB.

Lalu, para calon akseptor KB ini diarahkan dan didampingi melakukan pelayanan KB ke faskes sesuai jenis metode pelayanan KB yang dipilih.

"Kami memberikan dukungan berupa pembiayaan serta penyediaan alat kontrasepsi KB dan obat-obatan. Namun, untuk sarana-prasarana kesehatan, pelayanan KB didukung oleh faskes-faskes yang bermitra atau bekerja sama dengan Dinas PPAPP DKI Jakarta," ujar Tuty.

Baca juga: Pemprov DKI dirikan Kampung KB

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan KB itu faskes, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, klinik dokter maupun tempat praktik mandiri bidan.

Metode pelayanan KB yang diadakan, meliputi pelayanan KB ulangan, pelayanan ganti cara (metode), pelayanan KB pascapersalinan serta pelayanan KB baru selain KB pascapersalinan.

Melalui pelayanan KB serentak, kata dia, juga dapat memberdayakan praktek mandiri bidan yang ada di masing-masing wilayah. Saat ini, ada sekitar 156 praktik mandiri bidan dan 28 rumah sakit swasta yang diajak bekerja sama.

Tuty menjelaskan pengendalian angka kelahiran dalam satu keluarga akan berdampak kepada penurunan prevalensi stunting.

"Mengatur jarak kelahiran anak sangat penting dalam sebuah keluarga. Selain itu, pentingnya menjaga usia kehamilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai upaya untuk mencegah stunting," katanya.