DPRD DKI minta penyempurnaan data pemilih tekan golput administratif

pada pemilu terakhir, angka golput akibat administratif mencapai lima persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus menyempurnakan data pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 untuk menekan angka golput (tidak bisa menggunakan hak pilih) akibat faktor administratif.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengingatkan pada pemilu terakhir, angka golput akibat administratif mencapai lima persen, karenanya, dengan tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023 mendatang, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPUD DKI Jakarta, terutama menyangkut data terbaru pemilih Jakarta sehingga hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.

"Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen, mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif. Golput administratif itu sampai lima persen dari data pemilih yang ada. Pada akhir nya mereka enggan datang ke TPS untuk pencoblosan," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis.

Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda, bahkan mirisnya persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.

"Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah di cek di database NIK nya itu dobel," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD DKI. Beberapa waktu lalu, Dukcapil DKI memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang melibatkan KPUD DKI Jakarta.

"KPU provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu. Nah ini akan menjadi rutin nanti dengan KPUD dalam menjelang Pemilu ini," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Jaksel: Warga yang penuhi syarat segera daftar jadi PKD
Baca juga: Polri terbitkan panduan jaga netralitas personel pada tahun politik
Baca juga: Pengamat sebut Jawa Barat lumbung suara terbesar di Pemilu 2024