Penurunan kemiskinan pada Maret 2022-September 2022 hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang.
Bandung (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat sejumlah strategi agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan di Jabar sebesar 17.360 orang pada Maret hingga September 2022 berlanjut secara konsisten.
"Penurunan kemiskinan pada Maret 2022-September 2022 hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang," kata Prof Arief Anshory Yusuf ketika dihubungi, Kamis.
Baca juga: Sri Mulyani sebut inflasi hingga "stunting" jadi fokus di tahun 2023
Jumlah penduduk miskin perkotaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 7,92 persen menjadi 7,57 persen. Jumlah penduduk miskin perdesaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 10,46 persen menjadi 9,88 persen.
Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jawa Barat yang paling besar dibandingkan provinsi lain merupakan hal yang tergolong wajar, mengingat jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.
Menurut dia sejumlah program gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product (OPOP), hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh sampai upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.
Dia mengatakan secara teori strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan apalagi kemiskinan Jabar banyak di perkotaan.
Baca juga: Presiden: Pemda tahu cara penuhi target turunkan kemiskinan ekstrem
Prof Arief menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan, karena masyarakat yang paling terdampak krisis COVID-19 dan belum pulih secara ekonomi paling parah ada di perkotaan.
"Apa yang harus dilakukan. Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu di perkotaan, juga the hardest-hit karena krisis COVID-19 dan belum pulih krisis kemiskinannya," katanya.
Ia menggarisbawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran, lalu yang kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.
Kemudian yang ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar rantai pasok produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau.
"Dan yang keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan dievaluasi dengan baik dan ilmiah, yang tidak berdampak hentikan, yang jalan di-upscale," katanya.
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan subsidi energi faktor utama jaga angka kemiskinan
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya @ridwankamil menyebut, penurunan orang miskin terbanyak per September 2022 diraih Provinsi Jabar, yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar, hampir 50 juta jiwa.
Ia menuturkan pula beberapa strategi terukur yang dilakukan dan berhasil mengurangi jumlah warga miskin di Jabar pada 2022.
Pertama, bagi warga dalam kategori level miskin ekstrem diberi daya hidup dengan bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos).
Kedua, bagi warga level miskin tengah, Pemda Provinsi Jabar agresif membukakan lapangan kerja melalui investasi dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu terlihat dari nilai realisasi investasi Jabar selalu tertinggi dalam lima tahun berturut-turut.
Kemudian ketiga, bagi level miskin atas, mereka akan dilatih wirausaha dan diberi modal usaha.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
