Menteri ATR/BPN minta jajarannya bangun sistem mudahkan investasi

Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kepada empat jajarannya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik untuk membangun sistem dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.

"Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)," ujar Hadi melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Hadi mengatakan akan memberikan dukungan anggaran untuk merealisasikan target 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo terkait meningkatkan investasi.

"Kita juga melakukan koordinasi untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RDTR dan sudah di-reduce menjadi satu tahun," katanya.

Menurut Hadi, perbaikan sistem dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Saya yakin dengan ditunjang kemudahan-kemudahan berinvestasi, maka harapan Presiden akan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud," kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan mengenai percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terealisasi 101,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85 juta bidang tanah telah bersertipikat.

"Apabila target PTSL ini sudah selesai maka akan terjadi EVA (Economic Value Added) atau pertambahan nilai ekonomi," ujarnya.

Oleh sebab itu dalam rangka percepatan PTSL, Kementerian ATR/BPN mencanangkan berbagai strategi. Di antaranya adalah pemasangan tanda batas tanah atau patok secara serentak, dan meminta keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah.

"Saya minta dilaksanakan, koordinasi dengan bupati, wali kota untuk membebaskan BPHTB segera dilaksanakan," kata Hadi.

Hadi mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik bekerja keras dan dapat melakukan percepatan program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

"Kita harus serius menangani masalah ini. Dengan dilantik empat pejabat ini, saya optimis semuanya akan bisa berjalan dengan baik," ujar Hadi.

Pejabat yang dilantik di antaranya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; dan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan jajaran pengurus IKAWATI Kementerian ATR/BPN.