Diskominfo Papua ajak kerja sama "stakeholder" berantas berita bohong

Dalam memberantas berita bohong pihaknya tidak bisa berjalan sendiri sehingga dibutuhkan dukungan semua stakeholder

Jayapura (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua berharap adanya kerja sama dengan semua "stakeholder" dalam memberantas berita bohong atau "hoax" yang kini banyak meresahkan masyarakat di "Bumi Cenderawasih" itu.

Kepala Diskominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto di Jayapura, Rabu mengatakan dalam memberantas berita bohong pihaknya tidak bisa berjalan sendiri sehingga dibutuhkan dukungan semua stakeholder.

“Baik itu pemerintah kabupaten kota, kemudian aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri, lalu awak media serta masyarakat itu sendiri,” katanya.

Menurut dia dengan cara tersebut dapat melakukan verifikasi pada stakeholder tersebut atas sebuah kejadian atau opini yang muncul sehingga bisa memberikan klarifikasi atas pertanyaan publik yang berusaha ingin mendapat kebenaran atas hal tersebut.

“Apalagi berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua pastinya akan berupaya menghubungi narasumber berkompeten atas munculnya opini atau berita,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat tetap tenang atas munculnya sebuah pemberitaan serta tidak mudah terprovokasi.

"Memang informasi itu teras atau beranda akan tapi harus dilakukan kebenarannya sehingga tidak menjadi keributan," kata Jeri Yudianto.

Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdani Hidayat mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan tegas, terarah dan terukur dalam koridor kerangka hukum kepada pihak-pihak yang ingin membuat gaduh. Apalagi pihaknya didukung oleh TNI dan sudah sepakat bahwa penindakan dalam kerangka hukum.

"Semoga terus berlangsung kondusif, jangan ada gangguan-gangguan yang mengancam keamanan di Papua," katanya

Pihaknya akan mencari oknum-oknum penyebar hoaks di media sosial, yang bertujuan untuk memprovokasi yang berujung pada ke kacaukan.

"Kami bakal tindak tegas, jadi kalau ada yang sengaja membuat hoaks dan provokatif secara hukum," demikian Ramdani Hidayat.

Baca juga: Pemprov Papua ajak masyarakat lawan ujaran kebencian

Baca juga: Temui Kominfo, Komisi IV DPR Papua tanya perbaikan jaringan internet

Baca juga: Pemprov Papua imbau masyarakat tidak terprovokasi dengan berita hoaks

Baca juga: Kemkominfo ajak masyarakat Papua turut memerangi hoaks