Stafsus: KIPK di masa Jokowi buka akses luas berpendidikan tinggi

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Staf Khusus Presiden RI Faishal Rahman menyatakan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di masa Presiden RI Joko Widodo membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpendidikan tinggi.

“Bapak Jokowi telah merealisasikan banyak program bantuan pendidikan. Presiden berkomitmen untuk menghadirkan pemerataan pendidikan demi kemajuan bangsa,” kata Faishal dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Faishal menjelaskan Program KIPK merupakan bantuan dana pendidikan dari Pemerintahan Jokowi yang dijalankan oleh Kemendikbudristek. Program ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah dan mencakup bantuan uang kuliah, uang pangkal, dan biaya hidup hingga akhir masa perkuliahan.

Baca juga: Kemendikbudristek: Tidak boleh ada anak tidak kuliah karena ekonomi

Selama masa pemerintahannya, Presiden benar-benar serius untuk membangun pendidikan yang merata dengan merealisasikan pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Salah satu yang membuktikan hal tersebut adalah meningkatnya jumlah pelajar dengan kondisi ekonomi lemah bisa menempuh pendidikan tinggi.

Hadirnya KIPK, lanjutnya, sudah membantu seluruh biaya pendidikan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi, namun terkendala kondisi ekonomi. Lewat KIPK, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak bisa menempuh pendidikan yang layak. Semua pihak bisa sekolah setinggi-tingginya melalui program tersebut.

“Dari sektor pendidikan, pemerintah sudah banyak merealisasikan program pendidikan. Misalnya, kita bisa lihat KIPK bagi mereka yang secara ekonomi belum memiliki kemampuan untuk sekolah, mereka akan mendapatkan beasiswa KIP,” katanya.

Menurut Faishal, realisasi program beasiswa tersebut juga menjadi salah satu dari strategi dalam aspek pendidikan bagi pemerintahan Jokowi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten.

“Pendidikan menjadi salah satu kunci penting peningkatan sumber daya manusia,” ujar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek luncurkan KIP Kuliah digital

Baca juga: Kemendikbudristek: Pendaftaran KIP Kuliah terbuka sepanjang tahun

Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam APBN 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Dimana alokasi sebesar 20 persennya untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

“Dari dana tersebut, sebesar Rp233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program KIPK,” kata Faishal.