Jakarta (ANTARA) - Pemerintah China mendesak Jepang untuk membuang air limbah terkontaminasi nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima dengan aman ke laut.
Pernyataan itu disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin
pada konferensi pers harian di Beijing sebagai respons atas laporan bahwa Jepang akan mengalirkan air yang terkontaminasi nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke laut selama musim semi dan musim panas tahun ini.
Wang mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir, masyarakat internasional tegas mempertanyakan serta menentang keputusan sepihak dan salah dari pemerintah Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi nuklir ke laut, dan menyatakan kekhawatiran besar atas dampak tindakan tersebut terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
Wang mengatakan mayoritas masyarakat Jepang juga menentang pendekatan yang tidak bertanggung jawab ini. Saat disurvei, 55 persen responden menentang pembuangan air yang terkontaminasi nuklir tersebut ke laut.
"Sangat disesalkan bahwa kekhawatiran semua pihak belum mendapat perhatian atau ditangani oleh Jepang," kata Wang, menambahkan bahwa Jepang telah gagal memberikan penjelasan ilmiah dan kredibel mengenai legitimasi rencananya, keakuratan data tentang air yang terkontaminasi nuklir tersebut, keefektifan sistem pengolahan, dan ketidakpastian tentang dampak lingkungan.
Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) telah mengirim tiga gugus tugas teknis ke Jepang dan sejauh ini, belum ada resolusi konklusif atas proposal Jepang, kata Wang, seraya mengungkapkan bahwa badan tersebut juga telah mengeluarkan banyak permintaan ke Jepang, mencari klarifikasi atau membuat rekomendasi untuk rencana pembuangan yang lebih baik.
"Dalam keadaan seperti itu, adalah sembrono dan tidak bertanggung jawab bagi Jepang untuk menyetujui rencana pembuangan dan melanjutkan proyek konstruksi terkait," ujar Wang.
Wang mengatakan bahwa China sekali lagi mendesak Jepang untuk menganggap serius kekhawatiran yang sah dari semua pihak terkait, dan membuang air yang terkontaminasi nuklirnya secara ilmiah, terbuka, transparan, dan aman.
Jepang harus tunduk pada pemantauan ketat IAEA, dan melindungi lingkungan laut, hak kesehatan dan kepentingan semua orang, sambungnya.
"Tanpa otorisasi dan konsultasi penuh dengan para tetangga, pemangku kepentingan lain, dan lembaga internasional terkait, Jepang seharusnya tidak memulai pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut," kata Wang.
Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2023