Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah negara dan lembaga keuangan internasional menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk pengadaan armada pengawas ke Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang saat ini jumlahnya masih sangat minim. Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) DKP, Ardius Zainuddin menyatakan, beberapa negara yang menawarkan bantuan tersebut seperti Spanyol, Jerman, Australia, Cina serta Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui Ukraina. "Namun kita belum bisa memutuskan bantuan dari mana yang akan diterima karena masih dalam taraf pembicaraan," katanya di sela pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkup DKP oleh Sekjen DKP Andin Taryoto di Jakarta, Kamis. Beberapa waktu lalu Ardius mengungkapkan saat ini jumlah armada pengawas yang dimiliki jajarannya masih jauh dari yang semestinya. Menurut dia, jumlah kapal patroli seharusnya sebanyak 90 unit dengan ukuran lebih dari 28 meter agar bisa melakukan pengawasan di seluruh perairan Indonesia namun yang dimiliki Ditjen P2SDKP saat ini baru 16 unit dengan ukuran 12 meter. "Karena masih minimnya jumlah kapal pengawas maka masih banyak wilayah perairan yang belum bisa terjangkau dalam kegiatan patroli," katanya. Oleh karena itu, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pemerintah menetapkan anggaran sebesar 150 juta dolar AS untuk pengadaan kapal pengawas dan 48 juta dolar AS untuk pesawat terbang guna memperkuat armada pengawas P2SDKP. Ardius menyatakan untuk kapal pengawas rencananya jumlah pengadaannya mencapai 15 unit dengan ukuran 42-57 meter sedangkan pesawat terbang sekitar empat unit. Mengenai realisasi pengadaan kapal pengawas tersebut, dia tidak menyatakan secara pasti dengan alasan keputusan akhir dari penerimaan bantuan dari negara donor ada di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun, tambahnya, pihaknya menginginkan kalau ada bantuan dana dari luar maka dengan syarat ringan, masa pengembalian 15 tahun, menggunakan komponen dalam negeri serta dibuat di Indonesia. Pada kesempatan itu Dirjen P2SDKP juga menyatakan, masih rendahnya kesadaran pemilik kapal ikan untuk memasang alat vessel monitoring system (VMS) sebagai persyaratan yang ditentukan. Dari 1.500 unit VMS yang ditargetkan DKP terpasang di kapal ikan, tambahnya, realisasinya baru 1.400 unit itupun hanya 56 persen yang diaktifkan sisanya hanya dibiarkan menempel di kapal begitu saja. "Kita mengharapkan pada 2010 mampu melakukan pemasangan VMS pada kapal sebanyak 3000 unit," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006