Wamenkeu: Defisit APBN salah satu strategi dorong pertumbuhan di 2023

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tahun 2023 yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian.

“APBN yang defisit adalah strategi kami. Jadi itu adalah pilihan dan kami memilih untuk melaksanakan APBN yang defisit supaya kita bisa betul-betul melakukan belanja negara yang produktif itu di depan,” kata Suahasil dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Suahasil mengatakan belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp3.000 triliun pada tahun 2023 akan dimaksimalkan untuk mendorong dunia usaha menghadapi era suku bunga tinggi.

Harapannya, pengelolaan fiskal yang tepat akan dapat mendorong pencapaian target Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 sebesar Rp21 ribu triliun.

Selain itu, alokasi belanja negara juga akan dioptimalkan untuk menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, menguatkan belanja berkualitas, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, serta melakukan akselerasi pembangunan.

“Kita bangun infrastruktur lebih cepat, kita bangun jembatan lebih cepat, jalan tol, dan seterusnya. Belanja pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer ke daerah juga untuk mendorong pembangunan di daerah yang digiring oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga anggaran defisit itu adalah strategi kami untuk mendorong pertumbuhan,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyampaikan defisit APBN harus dikelola secara hati-hati agar tetap terkendali. Kinerja APBN 2022 yang positif dengan defisit di bawah 3 persen akan lebih cepat mencapai upaya konsolidasi fiskal.

Meskipun menurut Undang-Undang 2 Tahun 2020 APBN diperbolehkan defisit di atas 3 persen sampai dengan tahun anggaran 2022, Indonesia bisa menutup tahun anggaran 2022 dengan defisit kas negara yang sudah di bawah 3 persen.

"Sekarang dalam proses akan diaudit dan semoga nanti kami yakini defisit 2022 adalah 2,38 persen dari PDB," tutur Suahasil.