Pakar: Larang negara lain masuk ke RI bukan cara tepat hadapi COVID-19

Masa pandemi adalah era untuk memperkuat sistem kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai jika larangan masuk kepada sebuah negara lain ke Indonesia, bukan cara yang tepat dalam menghadapi COVID-19.

“Kebijakan itu di negara kita, tidak bisa hanya spesifik terhadap satu negara dan tidak akan berbasis sains nantinya,” kata Dicky kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi beberapa negara tidak mengizinkan warga negara China masuk ke wilayahnya, Dicky meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengikuti hal tersebut. Sebab, pembatasan seperti itu sangat tidak rasional dan tidak ada rujukan ilmiahnya.

Hal itu disebabkan karena semua varian baru dari COVID-19 seperti XBB 1.5, dipastikan dapat masuk ke sebuah negara hanya dalam waktu sekitar dua minggu saja. Varian lain dapat semakin mudah masuk dengan masih lemahnya sistem surveilans dan genomik serta perbedaan kapasitas respon antar daerah di Indonesia.

Baca juga: Satgas: Pencabutan larangan masuk WNA untuk jaga hubungan dan ekonomi

Baca juga: Menkumham: Pembatasan wisatawan tergantung penyebaran COVID-19

“Tentu ini tidak bisa disamaratakan kemudian berdampak sangat berisiko untuk daerah. Apalagi kalau yang menjadi rujukan adalah fasilitas kesehatan, hunian rumah sakit maupun vaksinasi yang jelas itu tidak merata di Indonesia. Artinya keputusan ini terlalu cepat dan dalam situasi yang belum aman,” katanya.

Dengan demikian, upaya yang seharusnya pemerintah terapkan adalah memperkuat sistem dan kriteria orang yang diizinkan masuk ke Indonesia di setiap pintu masuk kedatangan.

Misalnya seperti memperketat aturan, jika warga asing yang ingin masuk ke Indonesia diwajibkan sudah mendapatkan vaksinasi booster, kemudian tes COVID-19 beserta pelacakannya harus digencarkan secara prosedural dan dilakukan secara keberlanjutan.

Hal tersebut akan menghindarkan adanya rasa diskriminasi dari negara lain dan dianggap sebagai sistem yang wajar dalam melindungi warga negara Indonesia.

“Kita perlu mengingat jika kepercayaan diri yang berlebihan (over confidence), kemudian tidak mengikuti sains, meremehkan situasi adalah cikal bakal dari petaka dan kesalahan dalam memilih strategi,” katanya yang juga epidemiolog itu.

Dicky turut menekankan semua kebijakan di pintu masuk, harus difokuskan untuk meminimalkan risiko virus atau patogen asing yang dapat menyebabkan lonjakan kasus atau dampak keparahan dari suatu wabah lainnya.

Oleh karenanya, Indonesia diharapkan tidak memberikan larangan atau menutup diri dari negara lain. Melainkan memberlakukan semua warga negara secara sama dan adil, melalui aturan booster, skrining kesehatan dan pengecekan suhu jika bersikukuh ingin masuk ke Indonesia.

“Masa pandemi sebetulnya adalah era untuk memperkuat sistem kesehatan, baik itu di pintu masuk maupun di dalam negeri, karena kalau kita kebobolan terus dalam wabah apapun akan berdampak buruk bagi kita,” ujarnya.

Baca juga: Jepang akan longgarkan larangan masuk bagi turis asing

Baca juga: Hong Kong kurangi masa larangan terbang maskapai menjadi tujuh hari