Analis media sosial paparkan keberhasilan Menteri ATR/BPN

Jakarta (ANTARA) - Platform monitoring dan analisis media sosial di Indonesia MediaWave memaparkan sejumlah prestasi yang berhasil dicapai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

"Poin penting lain dari pengukuran ini memperlihatkan penerimaan dan apresiasi publik atas kinerja para pejabat publik," kata General Manager Analyst of Mediawave Nadia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

MediaWave melakukan monitoring dan analisis percakapan serta pemberitaan media sosial terkait para menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 1-31 Desember 2022.

Dari data percakapan tersebut, MediaWave juga menganalisis persepsi publik yang terbagi menjadi tiga parameter yaitu sentimen positif, sentimen negatif dan sentimen netral.

Ia mengatakan sejak dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto melakukan sejumlah terobosan di antaranya inisiasi perbaikan layanan pertanahan melalui hotline pengaduan pertanahan berbasis WhatsApp.

Berikutnya, mantan Panglima TNI tersebut melakukan percepatan reforma agraria, penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah, serta pelaksanaan redistribusi lahan kepada petani gurem dan masyarakat kelas menengah bawah.

Menteri Hadi, ujar dia, juga sukses menyediakan lahan bagi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) serta melaksanakan sertifikasi rumah ibadah semua agama yang dilakukan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.

Adapun top isu yang dibicarakan warganet di antaranya Hadi Tjahjanto turut mendampingi Presiden Jokowi saat meresmikan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, dan Sumedang untuk mendukung ketahanan pangan serta pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat.

Di berbagai kesempatan kunjungan kerja, Menteri ATR/BPN kerap menegaskan pada jajarannya untuk menggebuk para mafia tanah. Sebab, Kementerian ATR/BPN harus melaksanakan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat serta tidak memberikan ruang sekecil apa pun pada mafia tanah.

Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN misalnya berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat hukum, pemerintah daerah maupun badan peradilan dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya itu, kepada masyarakat, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 tersebut juga kerap berpesan untuk menjaga sertifikat yang didapatkan agar aman dari ancaman mafia tanah.