Komnas HAM: Ungkap kematian warga sipil di Papua secara akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Kepolisian Daerah Papua mengungkap penyebab kematian seorang warga sipil dan dua orang lainnya yang mengalami luka-luka saat terjadinya kerusuhan di daerah itu secara profesional, objektif dan akuntabel

"Komnas HAM meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan meningkatnya konflik dan kekerasan semakin meluas di wilayah Papua," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Atnike menanggapi eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak pada situasi keamanan di Bumi Cenderawasih usai penangkapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/1).

Untuk mencegah dampak yang lebih luas serta meningkatnya eskalasi kekerasan, Atnike meminta aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menangani aksi massa.

"Aparat keamanan diminta mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia," ujarnya.

Selain itu, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih didorong menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan turut melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua.

Pada saat bersamaan, lembaga HAM tersebut mengecam tindakan perusakan fasilitas umum saat terjadi kerusuhan, misalnya gedung sekolah dan kantor-kantor pemerintahan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.

Terakhir, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Komnas HAM meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi provokatif yang bisa memunculkan sentimen negatif serta semakin memperkeruh keadaan.