Anggota DPRD DKI protes pemangkasan anggaran kesehatan untuk BTT

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco melayangkan protes kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang memangkas anggaran kesehatan secara sepihak sebesar Rp220 miliar untuk menambah belanja tidak terduga.

Pemangkasan tersebut, buntut adanya evaluasi Kemendagri terhadap pagu anggaran belanja tidak terduga (BTT) DKI tahun 2023 yang dianggap rendah, sebesar Rp648,5 miliar, padahal, kata Baco, alokasi anggaran kesehatan itu sudah disetujui oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta tahun 2022.

"Ini kenapa anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan terkena pangkas sampai Rp 220 miliar. Anggaran ini padahal untuk pelayanan masyarakat, ini darurat dan mendesak," kata Baco dalam Rapat Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Baco mengingatkan pada TAPD, bahwa anggota dewan memilik tiga fungsi di Parlemen Kebon Sirih, yaitu penganggaran, pengawasan dan legislasi, dia menyebutkan bahwa fungsi penganggaran Komisi E DPRD DKI Jakarta buntut insiden ini menjadi gugur.

"Ini buat apa kita capek-capek rapat sampai malam bahas anggaran, tahu-tahu alokasi anggaran kesehatan dipangkas Rp220 miliar," ujarnya.

Baco juga mempertanyakan sikap Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang cenderung pasif mempertahankan alokasi anggaran pengadaan kesehatan di rumah sakit.

Sikap ini, kata dia jauh berbeda dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta yang mampu mempertahankan alokasi pembangunan gelanggang olahraga remaja (GOR), padahal proyek itu dianggap tidak darurat dan mendesak.

"Kenapa Rp200 miliar ini semua dari Dinkes, kalau dasarnya kegiatan ini tidak ada di RKPD rencana kerja pemerintah daerah kenapa yang lain, yang tidak ada di RKPD masih dipertahankan. Kenapa enggak sebagian dipangkas di Dinkes, sebagian dari yang lain supaya operasi penghapusan anggaran itu enggak kelihatan mencolok," ucapnya.

Diketahui, alokasi belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 naik Rp220,1 miliar menjadi Rp868,6 miliar dari yang sudah ditetapkan, awalnya eksekutif dan legislatif menyepakati nilai BTT tahun 2023 sebesar Rp648,5 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampaikan, penambahan anggaran untuk BTT akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Termasuk, kata dia, dari kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.

"Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga," kata Michael.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. Namun terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang yang terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

Kemudian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar.

"Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. Postur (APBD) tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah," ucap Michael.
Baca juga: DPRD DKI sebut alokasi belanja tidak terduga 2023 naik Rp220,1 miliar
Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI sepakati penambahan biaya tak terduga pada 2023
Baca juga: DPRD DKI dukung penuh tiga program prioritas APBD 2023