Menlu Indonesia menjalankan tugas sebagai utusan ASEAN untuk Myanmar

Indonesia akan melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi segera menjalankan perannya sebagai Utusan Khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk Myanmar, guna membantu negara itu keluar dari krisis politik.

Sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya, menlu dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapat tugas untuk menjadi utusan khusus untuk Myanmar.

Sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2023, Indonesia melalui menlunya akan membentuk dan memimpin Kantor Utusan Khusus (Office of Special Envoy), bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN.

“Sesuai Konsensus Lima Poin dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan,” kata Retno ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023, di Jakarta, Rabu.

Hanya melalui pendekatan dengan semua pihak, ujar Retno, maka mandat Konsensus Lima Poin mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar akan terus dilakukan.

Menlu Retno menegaskan bahwa langkah yang akan diambil Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar akan selalu berdasarkan prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN, antara lain ketaatan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

“Indonesia meminta agar akses kepada semua pemangku kepentingan diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre, agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan,” kata dia pula.

Lebih lanjut Retno menyebut bahwa keketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun ini akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama.

“Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN,” kata Retno menegaskan.

Mengakui bahwa isu Myanmar tidak mudah, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia tidak ingin kepemimpinannya di ASEAN hanya dilihat dari indikator penyelesaian krisis di Myanmar.

“Jangan mengukur hanya dari satu isu (…) banyak aspek kerja sama ASEAN yang kita dorong dan pastikan keberhasilannya tahun ini,” ujar Faizasyah.

Salah satu poin konsensus yang segera dimajukan implementasinya oleh Indonesia adalah akses ke bantuan kemanusiaan, yang sifatnya tidak diskriminatif.

“Untuk melintasi sana (Myanmar, Red) kan harus koordinasi dengan pihak militer. Kita lihat bagaimana akses bantuan kemanusiaan akan dibuka kembali,” ata Faizasyah.

Konsensus Lima Poin disepakati para pemimpin ASEAN dan pemimpin militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sebagai tanggapan atas krisis politik yang dipicu kudeta yang dilancarkan junta kepada pemerintah terpilih negara itu.

Disepakati pada April 2021, konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Namun, sejak saat itu, tidak ada kemajuan dalam implementasi konsensus.

Akibatnya, ASEAN melarang perwakilan politik Myanmar untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan perhimpunan tersebut.
Baca juga: Menlu harap Sekretariat ASEAN diperkuat di bawah keketuaan Indonesia
Baca juga: Indonesia bertekad jadikan ASEAN pusat pertumbuhan dan perdamaian