Jakarta (ANTARA News) - Meneg BUMN Sugiharto mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan jaminan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mencari pendanaan dari Cina untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 10.000 megawatt. "Ada komitmen dari Cina untuk mendanai pembangunan pembangkit yang diharapkan turun tahun ini, namun kita tidak bisa menjaminmya," kata Sugiharto, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu. Menurut dia, pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit ekspor itu, sifatnya "b to b" (business to business--red) sehingga tidak dimungkikan dijamin oleh pemerintah. Demikian juga dengan suku bunga yang dikenakan, belum tentu suku bunga komersial. Ia mencontohkan, untuk pembangunan PLTU Cilacap suku bunga yang ditawarkan mencapai 3,8 persen untuk waktu delapan tahun, jauh lebih rendah dibanding "lending rate" di Indonesia. Sugiharto menjelaskan, pada kunjungannya mendampingi Wapres Jusuf Kalla ke Cina, sudah ada komitmen mengucurkan dana murah, dengan cepat dan tepat waktu. "Pinjaman dari Cina harus diupayakan dapat terealisasi pada tahun ini juga, mengingat kondisi saat ini cukup kondusif," ujarnya. Ia menjelaskan, Cina saat ini memiliki surplus perdagangan yang cukup besar, dengan cadangan devisa yang tinggi, sehingga mendorong negara itu untuk mengalokasikan dana-dananya. "Kalau tidak demikian, bisa terjadi `overheating` (ekonomi memanas--red)," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
